Referensi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

Seiring dengan perkembangan teknologi canggih, korupsi juga berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan tanpa batas (borderless). Sehingga PBB mengeluarkan Konvensi Anti Korupsi (Convention Against Corruption), yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption. Terkait dengan ratifikasi ini Indonesia wajib melakukan penyesuaian (harmonisasi) terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan Konvensi PBB termaksud. Penyusunan Naskah Akademik RUU ini dimaksudkan untuk mendukung tersusunnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan kebutuhan nasional maupun internasional.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.023 23 NAS

Penerbit

Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan HAM RI., 2009

Deskripsi Fisik

x, 121 hal. ; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

345.023 23

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Korupsi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar