Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia, dan Etika

Persoalan hukum dari hulu ke hilir di Indonesia demikian beragam dan kompleks, seolah tidak ada sisi baik yang bisa diajukan sebagai penawar kerunyaman itu. Tidak heran apabila seorang antropolog Barat Clifford Geertz menyatakan bahwa Indonesia adalah lahan subur untuk penelitian sosial karena begitu banyak dan kompleksnya masalah yang bisa dijadikan tema-tema penelitian. Temuan penelitian yang…

Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan

Buku ini berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga saat ini menjadi bahan kajian dan riset yang menarik perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat secara umum. Buku yang tersaji dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan putusan Mahkaman Konstitusi yang dikategorikan sebagai putusan monumental atau acapkali secara luas dikenal sebagai "landmark decision…

Democratic Politics in the European Parliament

With the European parliament comprising politicians from many different countries, cultures, languages, national parties and institutional backgrounds, one might expect politics in the Parliament to be highly fragmented and unpredictable. By studying more than 12.000 recorded votes between 1979 and 2004 this book establishes that the opposite is in fact true: transnational parties in the Europe…

Politik Hukum Hak Angket DPR

Buku Politik Hukum Hak Angket DPR Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 membahas dinamika politik hukum pelaksanaan hak angket DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis difokuskan pada implikasi yuridis dan konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan DPR, hubungan antar lembaga negara, serta praktik pengawasan parlemen dalam negara demokrasi konstit…

Independensi kekuasaan kehakiman : Bentuk-bentuk dan relevansinya bagi penega…

Intervensi terhadap independensi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maupun intervensi terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, adalah suatu hal yang bersifat fatal bagi penegakan hukum. Hal tersebut bukan hanya merugikan lembaga kekuasaan kehakiman semata, melainkan lebih merugikan bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dan …

Kekuasaan eksekutif di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 354 p. : il. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.002 Mas k

Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen-Konstitusi

Buku ini menghadirkan paparan komprehensif tentang perjalanan turun naik kekuasaan kehakiman di indonesia. Dengan fokus utama pada implikasi amandemen UUD 1945 pada kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka paparannya akan menyajikan kekuasaan kehakiman dalam panggung sejarah; memotret benang merah transformasi implementasi kekuasaan kehakiman dari satu generasi ke generasi berikut.

Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1056-01-3

Deskripsi Fisik

350 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 ALY t

Dampak Ekonomi Krisis Eropa Terhadap Keuangan, Rill & Lingkungan

Buku ini menjelaskan pada tahun 2012 isu yang menghantui kondisi perekonomian global adalah dampak dari krisis keuangan Eropa yang belum dapat diketahui kedalamannya. Krisis ini berawal dari defisit anggaran yang dialami oleh negara-negara kawasan Eropa yang juga dibarengi dengan kenaikan rasio hutang terhadap Poduk Domestik Bruto (PDB)

Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3333-32-5

Deskripsi Fisik

xv, 199 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 SUT a

Konfigurasi politik kekuasaan kehakiman di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8981-06-5

Deskripsi Fisik

xii, 498 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 HAR k

Kekuasaan kehakiman di Indonesia

Proses amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998, maka paradigma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar" memberikan konsekuensi yang tidak sederhana.

Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara: Dimensi Pendekatan Politik Hukum …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8109-83-8

Deskripsi Fisik

vii, 81 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 STE p

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif

Edisi

Cet ke-4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 254 Hal, : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06, SUN p

Gerakan Rakyat Melawan Elite

Buku ini berangkat dari kenyataan di mana penguasa yang mengabaikan rakyat akan mendapat balasan perlawanan. Kenyataan di mana rakyat pada ujungnya adalah gelombang kekuatan yang tak mudah diredakan. Rakyat yang puluhan tahun menjadi korban kebijakan penguasa, telah memutuskan untuk bergerak melawan.

Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara…

Buku ini banyak menggambarkan tentang wajah penegakkan hukum di Indonesia dengan segala realita tantangan yang dihadapinya dewasa ini, sehingga bisa menjadi telaah sepanjang masa dalam proses menegakkan keadilan substantif. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum untuk menambah pengetahuan tentang realitas-realitas keadilan dalam proses …

Governmentality, Biopower, and Everyday Life

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-415-95854-7

Deskripsi Fisik

viii, 248 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 NAD g

Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang

Judul asli : The spirit of the laws

The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers

Unelected bodies, such as independent central banks, economic regulators, risk managers and auditors, have become a worldwide phenomenon. Democraties are increasingly turning to them to demarcate boundaries between the market and the state, to resolve conflicts of interest and to allocate resources, even in sensitive ethical areas such as those involving privacy of biotechnology.This book is e…

Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata

Tugas hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim bersifat aktif di dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra-persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam…