Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara

Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala …

The constitutional court and human rights protection in Indonesia

The formation of Indonesia's Constitutional Court in 2003 delivered new hope for the protection of human rights in Indonesia. Armed with the authority of judicial review, the Court has annulled provisions of law that impeded and violated human rights. The Court has also frequently issued constitutional interpretations to overcome legal deadlocks or vacuums. This book will beessential reading fo…

Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media …

Salah satu perkembangan menarik di tanah air akhir-akhir ini yang patut disyukuri adalah perbincangan hukum tata negara dan konstitusi makin dapat perhatian berbagai kalangan. Buku ini mengemukakan serangkaian dan gagasan penting dan berharga serta visioner mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi

Keseluruhan tulisan dalam buku ini mengandung hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dalam perspektif teori, sejarah, maupun praktik yang dituangkan dalam empat bab, yang masing-masing berjudul 'Menuju Reformasi Konstitusi', 'Problematika Perubahan UUD 1945', 'Aktualisasi Undang-Undang Dasar', serta 'Agenda Ke Depan'.

Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR,…

Buku ini mendeskripsikan bagaimana terjadinya perubahan nonformal konstitusi pada daratan normatif yang dituangkan oleh Mohammad Fajrul Falaakh. Begitu memperhatiakn konstitusi di Indonesia, Mohammad Fajrul Falaakh mengemukakan gagasannya tentang konstitusi di Indonesia kedalam sebuah buku yang berjudul Pertumbuhan Dan Model Konstitusi : Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah …

Hukum acara mahkamah konstitusi: perkembangan dalam praktik

Perkembangan hukum acara mahkamah konstitusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekadar law in the book, tetapi law in action. Hukum acara mahkamah konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas tentang mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;hukum acara mahk…

Pengaduan Konstitusional (Constitusional Complaint) : Upaya Hukum Terhadap pe…

Pengadilan konstitusional adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada mahkamah konstitusi. Buku ini secara komprehensif membahas konstitusional meliputi praktik-pengujian di tiga negara; sejarah dan perkembangan negara hukum; perlindungan hak konstitusional dalam negara huku…

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Buku ini mengurai konsep dasar dan karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, metode dan penafsiran hukum konstitusi, penyelenggaraan administrasi yudisial, serta proses persidangan, pembuktian, dan putusan hakim konstitusi. Uraian tidak hanya terfokus pada analisis positivis-legalistik, melainkan juga disinergikan dengan analisis teoretis, asas hukum acara, kajian empiris, dan praktik huku…

Hukum Konstitusi

Buku ini membahas konsep hukum dan konstitusi;konsep pembentukan negara;sistem pemerintahan negara;sejarah konstitusi di Indonesia;pancasila sebagai sumber konstitusi negara;perspektif konstitusi tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia;konstitusi tentang sistem pemerintahan;konstitusi tentang sistem lembaga kepresidenan di Indonesia;bentuk-bentuk negara perspektif konstitusi;terminologi…

Mengawal Konstitusionalisme

Buku ini membahas seluk-beluk konstitusi, mulai dari pembentukan, penafsiran, hingga penegakannya. Di dalamnya tidak hanya berisi teori, namun dilengkapi dengan pengalaman dan praktik konstitusionalisme di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Hamdan Zoelva yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Penulis juga adalah Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2…

Asas Retroaktif : Putusan Mahkamah Konsistusi dalam Teori dan Praktik

Selama ini masyarakat hanya mengetahui jika putusan pengujian undang-undang di MK sifatnya prospektif (ke depan). Padahal diantara seribuan perkara yang sudah diputus MK, terdapat juga putusan yang memiliki sifat retroaktif (ke belakang/surut). Putusan yang bersifat retroaktif ini jumlahnya sangat sedikit karena untuk menghasilkan putusan ini, hakim konstitusi harus bermunajat dan mempertimbang…

Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia

Buku ini menerangkan bagaimana elite politik yang terpecah belah berupaya untuk mencapai kemustahilan kompromi yang akan meletakkan dasar bagi penguatan institusi demokrasi, buku ini juga menampilkan narasi yang koheren dan memikat tentang reformasi konstitusi dan politik Indonesia, yang menjelajahi jalannya melalui para tokoh dan institusi yang kompleks untuk menyajikan laporan yang mengikutse…

Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002

Ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui pembaruan naskah, pergantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum), yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut Amandemen. Belakangan ini, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia melakukan contitutional reform dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dari UUD 1…

Hukum konstitusi dan kelembagaan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Deskripsi Fisik

xiii, 256 P. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MAS h

Gagasan Konstitusi Sosial

Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.

Pengantar hukum konstitusi dan acara mahkamah konstitusi

Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.

Mahkamah konstitusi dan kepastian hukum pemilu: tafsir Mahkamah Konstitusi te…

Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan,perkembangan pemikiran dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggaran pemilu; …

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi

Isi buku ini mencakup 11 tulisan pilihan yang terfokus pada masalah politik hukum dari sekitar 60 tulisan yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.

memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

buku ini menguraikan tentang wewenang, kedudukan, peran, dan fungsi mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah konstitusi sekaligus prinsip prinsip pada hukum acara mahkamah kostitusi serta keberadaan mahkamah kostitusi negara lain.