Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi: konsep dan kajian …

Buku ini menelisik konsep kebebasan pembentuk undang-undang yang dituangkan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, sekaligus melakukan kritik terhadap konsep dimaksud. Tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan konsep ideal mengenai kebebasan pembentuk undang-undang serta menemukan parameter uji konstitusionalitas yang mampu membatasi kebebasan demikian.

Bobot Kurang Janji Masih Terutang: Catatan PSHK Tentang Kualitas Legislasi 2006

Buku kajian ini adalah suatu awal untuk memulai kerja panjang dalam mengembangkan pemahaman mengenai "socially responsible law-making". PSHK mencoba menilai kualitas legislasi, sejalan dengan misi PSHK yang baru: menuju pembentukan hukum yang bertanggung jawab secara sosial atau towards socially responsible law-making. Legislasi memang lebih kuat sebagai persoalan politik daripada persoalan huk…

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan…

Buku ini merupakan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan sejak tahun 1997 sampai hari ini tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi Indonesia. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan konstitusional keberadaan daerah istimewa dalam NKRI sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UU…

Alternatif Kebijakan Untuk Merealisasikan Aspirasi Pembangunan Daerah Pilihan…

Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)

Materials on Legislation: Political Language and the Political Process

Edisi

Fifth Edition

ISBN/ISSN

978-1-59941-394-5

Deskripsi Fisik

lxi, 1271 hlm. : il. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320 POP m

Penyusunan Draft Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Sidang dan Rapat di Biro Persid…

Kegiatan konsultasi dan koordinasi terkait dengan aktualisasi ini merupakan tahapan kegiatan untuk memetakan isu pilihan secara lebih mendalam serta menghimpun informasi terkait dengan formasi jabatan baru Analis Materi Sidang dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder. 2. Identifikasi dan klasifikasi dari jenis dan kebutuhan dari kegiatan sidang dan rapat dilakukan sebagai l…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang-undan…

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca-Pemberlakuan UU Cipta Kerja - Muhammad Yaasiin Raya Buku ini berisi tentang penjelasan secara komprehensif tentang kajian hasil penelitian terdahulu dan kaitannya dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian isinya di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasi…

Buku ini menghimpun baik gagasan konseptual maupun gagasan kontekstual terkait pengadopsiannya metode omnibus maupun isu-isu sektoral yang memang diproyeksikan terdampak dari hadirnya undang-undang dengan metode omnibus tersebut.

Prosiding seminar nasional peran analis peraturan perundang-undangan legislat…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv,148 hlm. ; ilus. :30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 PER

Berharap pada 560: Catatan Kinerja DPR 2009-2010

Buku ini mengulas setidaknya enam topik besar yang mengiringi aktivitas legislasi selama tahun pertama DPR periode 2009-2014. Pertama, analisis terhadap peristiwa-peristiwa menarik seputar hubungan DPR sebagai lembaga legislatif dengan institusi-institusi pemegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Kedua, seluk beluk sisi internal DPR terkait pelaksanaan fungsi kelembagaan mereka. Ketiga, sorot…

Rekomendasi dan Program Kerja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

68 hal.; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 REK

Badan Legislasi DPR-RI : Kinerja dan Evaluasi Periode 2004-2009

buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Laporan Sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Mee…

Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…

Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009

Tujuan utama pengarusutamaan gender dalam parlemen adalah untuk mengintegrasikan persektif gender dalam semua undang-undang dan kebijakan guna melahirkan parlemen yang representatif, responsif dan akuntabel. Parlemen yang responsif gender merupakan sasaran yang dipromosikan dalam negara demokrasi di seluruh dunia

Otonomi Parlemen Menuju Kemandirian Anggaran DPR RI

Buku ini merupakan pengembangan dari tulisan Penulis tentang Bab Otonomi Parlemen pada Buku Penulis yang berjudul "Manajemen Keparlemenan: Strategi dan kebijakan dalam Mengelola Perubahan diantara Agenda dan Sinisme-Resistensi Publik", yang diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI tahun 2011.

Panduan Proses Legislasi DPR RI

Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…