Aparatur Sipil Negara dan Pemilu: Perspektif Demokrasi di Indonesia

Buku Aparatur Sipil Negara dan Pemilu Perspektif Demokrasi di Indonesia Aparatur Sipil Negara merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih. Namun demikian dalam melaksanakan hak memilih dan dipilih dalam rangka pemilihan umum tentu ada aturan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan. Intinya Aparatur Sipil Negara harus netral dalam pelaksanaan pemilihan umum. N…

Politik hukum pembentukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

Buku ini adalah hasil penelitian penulis pada saat menempuh pascasarjana pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Mataram, kemudian setelah menjadi seorang dosen baru terpikir untuk menyempurnakan buku ini menjadi karya tulis yang bisa dijadikan referensi dan rujukan pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik guna menunjang bahan kepustakaan khususnya untuk mahasiswa…

Regresi demokrasi & penataan kelembagaan negara

Buku “Regresi Demokrasi dan Penataan Kelembagaan Negara” mengungkapkan lanskap yang mengkhawatirkan mengenai kemunduran demokrasi dan penurunan kualitas negara hukum di Indonesia. Menjelajahi kompleksitas perubahan politik dan institusional yang telah terjadi, menghadirkan pembahasan yang tajam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merawat demokrasi dan keadilan. Mengungkap bagai…

Good governance & good corporate governance

Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Good governance memastikan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berfokus pada kepentingan publik. Sementara itu, good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pih…

Hukum tata negara, pemilu & kepartaian

Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…

Hukum Pajak Daerah

Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…

Hukum Keuangan Negara Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-663-4

Deskripsi Fisik

xxxiv, 410 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 HAD h

Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Kepemimpinan adalah salah satu dari kebutuhan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Seorang pemimpin akan selalu ada pada setiap komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Buku ini membahas tentang Pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Islam, Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Positif di Indonesia, Pemilihan Kepala Negara dala…

Hukum Tata Negara

Buku ini hadir untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan turut berkontribusi dalam pengembangan hukum kenegaraan. Ada sepuluh bab yang akan diulas dalam buku ini yang antara lain; Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara; Konstitusi, Klasifikasi dan Perubahan Konstitusi; Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan; Pembagian Kekuasaan; Sejarah, Pengertian dan Pembatasan Hak Asasi Manusia; Kewar…

ASN sebagai pelayan masyarakat

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang diangkat pemerintah sebagai pegawai negeri atau BUMN yang tugasnya untuk mengabdi dan melayani berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara menyeluruh baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.Buku ini membahas ASN sebagai pelayanan masyarakat, ASN dalam mengabdi dan melayani masyarakat, ASN Bersabar dalam mengabdi dan melayani, ASN …

Dampak pembangunan IKN bagi daerah penyangga

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di Kalimantan Timur akan dibangun ibu kota yang bernama Nusantara. Kemajemukan Indonesia telah meningkatkan kota dunia untuk semua, seperti yang ditunjukkan oleh nama Nusantara. Buku ini mengkaji fenomena perubahan sosial yang muncul akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk faktor pendorong dan penghambat pe…

Tindakan Melanggar Hukum Oleh Badan Pejabat Pemerintahan Negara

Dalam arti luas, pemerintah merujuk kepada individual atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengendalikan, mengatur atau memimpin suatu organisasi negara. Makna pemerintah ini tidak terbatas pada konteks politik saja, tetapi juga dapat merujuk pada berbagai bidang kehidupan lainnya. Perbuatan melanggar hukum oleh badan pejabat perintah merupakan tindakan yang dilakukan ole…

Ilmu Negara

Buku dengan judul " Ilmu Negara" hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang ilmu negara dan teori negara, unsur-unsur negara, asal-usul negara, tujuan dan fungsi negara, tipe-tipe negara, kedaulatn, demokrasi, kekuasaan, konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, baik yang disampaikan oleh filosof-filosof muslim maupun dari filosof-filosof non muslim. Penulis sengaja m…

Diskresi di negara konstitusional

Buku Diskresi di Negara Konstitusional Perkembangan masyarakat di tengah arus globalisasi menuntut perubahan yang begitu cepat, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berubah sesuai dengan tuntutan zaman menuntut profesionalisme dan integritas dari pejabat pemerintahan sebagai lembaga pelayanan publik. Artinya, pejabat pemerintah dapat bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbai…

Hukum Kepegawaian ASN

Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah profesi. Ketika sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi, maka tentunya pekerjaan tersebut harus dibekali dengan kompetensi, sehingga pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dari profesi tersebut. Buku dengan judul Hukum Kepegawaian ASN ini mengupas tuntas mulai dari pengertian aparatur …

Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum

Buku Relasi Kekuasaan, Negara, dan Hukum mengkaji hubungan dinamis antara kekuasaan politik, keberadaan negara, serta peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan sebagai instrumen utama dalam mengatur masyarakat tidak dapat dipisahkan dari negara sebagai wadah dan hukum sebagai norma pengendali. Melalui pendekatan teoritis dan analisis kritis, penulis menguraikan bagaimana …

Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara

Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala …

Peradilan koneksitas : problematik dan prospektif

Peradilan koneksitas merupakan proses hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan) oleh mereka yang tunduk pada pengadilan dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dimana penyidikan dilakukan oleh tim tetap penyidik koneksitas yang terdiri dari Oditur Militer, Polisi Militer dan penyidik dari lingkungan peradilan umum selanjutnya pemeriksaan perkaran…

Administrasi perusahaan negara : Perkembangan & permasalahan

Perusahaan negara (BUMN) sebagai unit ekonomi (business entity) harus mampu memupuk dana untuk membiayai aktivitasnya, baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Bahkan, bukan hanya itu saja, beberapa perusahaan negara malah dituntut untuk menghasilkan keuntungan (deviden) buat negara. Buku ini untuk memahami bagaimana administrasi negara dijalankan dengan baik dan bagaimana membangun kinerj…

Konstruksi Baru Kebebasan Beragama : Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil…

Sikap masyarakat terhadap kebebasan beragama di negeri ini bisa di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Hal ini bisa di deteksi dari sikap intelektual muslim atas fatwa MUI terhadap alirsan sesat. Sikap tersebut terbelah antara yang pro (eksklusif), kontra (inklusif-liberal), dan inklusif-moderat. Kelompok ekslusif berpandangan fatwa MUI tidak melanggar HAM, khususnya kebebasan beragama. HAM, b…