Buku ini mengulas proses penataan kepegawaian sipil mulai dari sistem yang dipakai oleh undang-undang lama sampai dengan undang-undang baru. Tahap-tahap proses pengelolaan kepegawaian yang dimulai dari proses rekrutmen, mobilisasi, promosi, gaji, kesejahteraan disiplin sampai ke proses pensiun. Bab pertama memberikan penjelasan tentang latar belakang pemikiran kaitan kepegawaian dalam birokrasi…
Buku ini memberikan contoh langkah konkret dari reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (SAKIP), serta zona integritas. Ketiga hal tersebut dapat turut memperkuat asas pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil (kinerja). Buku ini diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean gove…
Diilhami oleh pemikiran akan sebuah kebutuhan buku kecil praktis yang merangkum cara-cara mendiagnosis kebutuhan perubahan, merancang proposal Proyek Perubahan sekaligus tata kelola Proyek Perubahan sampai implementasi Laboratorium Kepemimpinan, penulisan buku ini berusaha menjelaskan sebagaimana beberapa agenda penting dalam judul buku ini. Buku ini merupakan pelengkap dari modul/bahan ajar ya…
2 eks
Sengketa Kepegawaian merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara dibidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan PNS.Ini terjadi misalnya karena adanya ketidakseimbangan antara pelanggaran yang telah dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga menghasilkan putusan hukuman yang tidak tetap. …
**Abstrak** Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan, dengan karakter BERAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Untuk mendukung pelaksanaan seleksi ASN yang akurat dan akuntabel, diperlukan Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK) sebagai dasar penyusunan SOP. Penulis, sebagai A…
Buku ini menyajikan data rekapitulasi kasus dan klasifikasi jenis pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Buku ini juga menyajikan peran dari masing-masing lembaga guna turut menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Buku ini memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum terhadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada. Buku ini diharapkan bisa dijadi…
Buku ini adalah bagian dari sosialisasi mengenai bagaimana peran Kementerian PANRB dalam upaya menampilkan ASN yang ideal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi, kreativitas dalam hal pelayanan, juga respons dalam menghadapi gelagat dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat diulas dalam buku ini. Harapannya bisa menjadi rujukan bagi masyarakat s…
Pasca reformasi salah satu yang menarik perhatian adalah pembenahan birokrasi, dan terkait dengan pembenahan ini diantaranya menyangkut reposisi Pegawai Negeri sipil. PNS dalam sturktur negara menjadi sangat urgen karena di era orde baru mereka menjadi penentu dalam konfigurasi politik status quo. Posisi politik PNS kemudian digugat setelah reformasi yang mengharuskan mereka dalam posisi netral…
Buku referensi “Manajemen Aparatur Sipil Negara”, membahas tentang Sifat Dasar Sumber Daya Pegawai ASN, Keterkaitan Manajemen Dengan Manajemen Pegawai ASN; Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin Pegawai ASN; Kompetensi Profesional Pegawai ASN; Tantangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Pemangku Kepentingan Pegawai ASN; Analisis Jabatan Pegawai ASN; Perencanaan Pegawai ASN; Pengadaan Pegawai ASN; Manajem…
Buku ini adalah buku pegangan dan buku teks untuk keuangan kota. Buku pelengkap ini telah diedit oleh A. Venverloo. Pendahuluan: "Sekarang setelah pelatihan resmi telah ditetapkan oleh Asosiasi Pegawai Negeri Sipil dari Keuangan Kota, Perusahaan Kota, dan Layanan Kota, penerbit Mr. J. Muuses telah menilai perlu di bagian keempat Buku Pegangan dan Buku Teks kami untuk Keuangan Kota untuk mene…
Buku ini merupakan kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri. Kuliah, dilaksanakan pada rapat umum V. V. L. pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929 di Bandung. Pendahuluan: "Pada rapat umum Kovenan kami yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929, dan sekretaris 1 kami memberikan pengantar tentang 'Kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri'. Pertemuan ter…