Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah…

Kota Palopo dan Kabupaten Sekadau memiliki sejarah pemekaran daerah yang hampir sama. Kondisi geografis yang cukup jauh dengan daerah asal menyebabkan pelayanan publik menjadi terkendala. Butuh pengorbanan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila memerlukan pelayanan dari pemerintah daerah. Sehingga sentimen bahwa daerah di "nomor duakan" oleh daerah asal, semakin menguat dan m…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Dinamika Hukum: Pemerintahan Daerah: Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-17093

Deskripsi Fisik

xvi, 159 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SYU d

Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi, dan Implementasi

Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai teori, regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang: Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Organisasi Perangkat Daerah; Kecamatan dan Kelurahan; Produk Hukum Daerah; Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Informasi serta La…

Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia

Buku ini berisikan kumpulan makalah dari para profesional, akademisi, dan pakar dibidangnya ini bertujuan untuk menyajikan hasil telaah komprehensif dengan pendekatan multiaspek mengenai pelaksanaan Pemilukada. Ditambah lagi, para penulis menyajikan data-data aktual untuk memperkaya wawasan pembaca. Beberapa aspek dikupas dalam buku ini. Mulai dari aspek normatif, penegakan hukum, pengawasan, s…

Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala daerah secara langsung

Buku ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah otonom, juga para praktisi, agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah

Hukum pemerintahan daerah : pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-414-385-5

Deskripsi Fisik

xxii, 386 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 JUA h

Otonomi daerah

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-416-695-2

Deskripsi Fisik

xvi, 169 Hal. ; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Yud o

Paradigma baru pemerintahan daerah menyongsong millenium ketiga

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-521-007-6

Deskripsi Fisik

v, 117 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 NIP p

Daerah Istimewa Yogyakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 336 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 POE d

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

199 Hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SUR w

Pemerintahaan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-450-527-4

Deskripsi Fisik

xvi, 324 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 GAD p

Memperkokoh Integrasi Bangsa

buku ini berisikan tentang fungsi dan peranan otonomi daerah di Indonesia

Pemecahan masalah yang analitik (analytical problem solving)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-3464-02-X

Deskripsi Fisik

140 Hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 HAR p

Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-184-2

Deskripsi Fisik

XIV, 270hlm. ; 20,5Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 KAH p

Otonomi & pembangunan daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang

2 buku

Memperkokoh otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

999-3333-21-1

Deskripsi Fisik

viii, 251 hal. : il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MEM

Arus balik kekuasaan pusat ke daerah

Pergeseran politik dan pemerintahan yang terjadi setelah digulirkannya reformasi tahun 1998 merupakan momentum yang tepat untuk merumuskan kembali model hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan efisien. Seperti diketahui, perjalanan panjang pemerintahan daerah di Indonesia semenjak adanya UU Nomor 5 tahun 1974 banyak diwarnai oleh berbagai permasalahan, mulai dari pola rekrutmen k…

Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemeri…

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkem…

Autonomy and disintegration in Indonesia

Autonomy and disintegration in Indonesia