Lintasan sejarah dan gerak dinamika peadilan tata usaha negara (PERATUN)

Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku Ketiga

Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.

Seminar Segi-Segi Hukum Pembinaan Kota dan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 353 hlm. : il. ; 21 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.63 IND

Lembaga peradilan tata usaha negara: suatu orientasi pengenalan

Buku ini berisi pengenalan lembaga peradilan tata usaha negara.

Teori & praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen

Bahasan dalam buku ini mengenai sejarah,tujuan,dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara;perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara;perihal surat kuasa;perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara;perihal sengketa peradilan tata usaha negara;perihal jenis acara pemeriksaan di peradilan tata usaha negara; perihal acara pemeriksaan biasa;perihal acara …

Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 213 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

129 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-480-1

Deskripsi Fisik

x, 191 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 NAS h

Teori & Praktek peradilan tata usaha negara

Buku ini berisi antara lain dasar-dasar peradilan tata usaha negara, subyek dan obyek sengketa TUN, kompetensi PTUN, alur penyelesaian sengketa TUN, gugatan, penundaan pelaksanaan keputusan TUN, rapat permusyawaratan, pemeriksaaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat, putusan upaya hukum dan eksekusi.

Mengenal peradilan tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-18-7

Deskripsi Fisik

viii, 236 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0664 LOP m

Konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara : penundaan pelaksanaan Keputu…

Buku ini memberikan penjelasan berkenaan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dilihat dari aspek filsafat, aspek teori/ilmu, dan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TataUsaha Negara, bagaimana mekanisme pelaksanaan penetapan penundaan keputusanan tata usah…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…

Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan

Buku ini merupakan kumpulan berbagai tulisan yang mengetengahkan uraian mengenai peradilan tata usaha negara (peratun) atau peradilan administrasi. Selain itu, dalam buku ini disajikan mengenai permasalahan-permasalahan peraturan dan disusun secara kronologis. Tujuan penulisan buku ini mencakup tinjauan dari berbagai aspek situasuional, terutama bagi mereka yang dalam praktik tugas dan karyanya…

Hukum tata usaha negara dan hukum peradilan tata usaha negara Indonesia

Secara subtantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan - definisi, tindakan , perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat).

Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Sebuah analisis yang mendalam tentang usul,kewenangan dan kinerja pengadilan tata usaha negara, baik dari sudut pandang hukum maupun ilmu sosial. Sasaran utama analisis ini adalah untuk menilai apakah pengadilan tata usaha negara telah menawarkan perlindungan hukum yang mangkus bagi warga negara dari sudut pandang supremasi hukum, apa kekuasaan pengadilan itu dan bagaimana kekuasaan itu dipergu…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-9-8

Deskripsi Fisik

x, 205 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SOE h