Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Nopember 1995 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberi landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Ketentuan di bid…

Seri Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Indonesia Tahun 1950 - 2004 Volume 1

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 176, Tambahan Lembaran Negara nomor 4924, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 206 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Buku Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7 Tahun 2017

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta meng- gabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Ta…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 30 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, merupakan undang-undang yang membahas tentang Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan dan atau penyelengg…

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XXXII, 932 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara Edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1104 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Himpunan Pokok-Pokok Peraturan Kepegawaian Negara edisi Lengkap Tahun 2011 Bu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98848-4-5

Deskripsi Fisik

XX, 1096 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 HIM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 336.271 UND

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang N…

Berisi tentang undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang asn; uu no. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan; dan uu no. 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 2

Maksud dan tujuan penerbit dapat menerbitkan buku seri Himpunan Peraturan Kepegawaian ini dimaksud berkeinginan membantu para Pegawai Negeri Sipil, pengelola perpustakaan pemerintah, serta kepada masyarakat luas untuk memudahkan mencari dan mendapatkan peraturan-peraturan yang terbaru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dinas serta menambah ilmu pengetahuan di bidang kepegawaian

Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2008-2009 Edisi Lengkap Buku II

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv, 878 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.068 PER

Tata Cara Penagihan Pajak dengan Cara Surat Paksa dan Penanggung Pajak yang D…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

716 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.04 TAT

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pe…

Berisi tentang: penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; disiplin pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pns; larangan pns menjadi anggota partai politik; formasi pns; pengadaan pns; wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pns; batas usia pensiun pns

Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi administrasi publik

Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-94-6

Deskripsi Fisik

195 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 PEM