Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif = Strategi P…

Maraknya kasus korupsi ini tent saja menimbulkan kerugian negara tidak hanya dari sisi keuangan saja, akan tetapi sampai menimbulkan kerugian baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, sampai dengan pendidikan. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dilakukan tidak hanya secara perseorangan, akan tetapi sudah bersifat terstruktur dan masif.

Model Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Demokratis

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-79-202-6

Deskripsi Fisik

xii+142hlm.;14.8 x 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

711 MOD

Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 200 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.093 KAB a

Minding the gaps

By integrating their poverty reduction strategies (PRSs), national budgets, and the corresponding reporting processes, low-income countries can strengthen domestic accountability and the implementation of pro-poor policies. Minding the gaps, based on nine low-income-country case studies and a review of relevant experience in four higher-income countries, offers practical insights for donors and…

A New Perspective Of Intergovermental Fiscal Relations

This book was undertaken to provide information and analyses of developments in intergovermental fiscal relations in Indonesia. The book provides an overview of the existing state of intergovernmental fiscal relations in Indonesia and suggests appropriate directions for future outlook.

Anggaran pemerintah dan inflasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-511-163-9

Deskripsi Fisik

32 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.41 Gun a

The craft of bureaucratic neutrality

Are political understandings of bureaucracy incompatible with weberian features of administrative neutrality? in examining the question of whether interest groups and elected officials are able to influence how government agencies implement the law, this book identifies the political origins of bureaucratic neutrality.

Menjadi ornop mandiri

Buku ini layak menjadi referensi penting untuk pembentukan ornop yang independen, memahami arti definisi dan keberlanjutan hidup ornop dan menilai pada tahap mana organisasinya kini berada, sehingga dapat diketahui seberapa independen / dependennya organisasi. Serta cara berfikir strategis agar mendapat peluang baru.

Akuntabilitas instansi pemerintah : survei pada pemerintah Dati II di Yogyakarta

Masyarakat di seluruh penjuru dunia saat kini terus menyuarakan tuntutan akan suatu kepemerintahan yang baik berupa penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Menatap Bangsa : Hoax Sebuah Catatan Untuk Penegakan Good Governance

Ada sebuah kegelisahan setiap menatap bangsa dan negara Indonesia. Kegelisahan yang berakar dari kondisi anak bangsa yang tampaknya tidak semakin membaik. Bagaimana tidak gelisah kalau perilaku anak bangsa ini tidak semakin membaik? Coba saja direnungkan, kok bisa-bisanya listrik di Jawa dan Bali bisa mati serentak dari siang bolong sampai lebih dari delapan jam tanpa pemberitahuan? Kerugian ap…

Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005-2007

Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007

Melawan korupsi dari Aceh sampai Papua

Sepuluh cerita dalam buku ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Berbagai pengalaman yang ditulis dalam buku iji jga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam mendorong dan membangun gerakan antikorupsi dan atau melakukan advokasi terhadap kasus-kasus yang mempunyai indikasi korupsi.

Negara dan Korupsi

Secara pemikiran politik, buku ini dengan gambling mendeskripsikan bagaimana kaitan negara, pers, dan korupsi yang meraja. Negara dengan birokrasi lamban menjadikan hambatan utama mewujudkan tujuan akhir Negara mensejahterakan rakyat. Pers sebagai pilar keempat demokrasi memainkan peran strategis untuk mengawasi jalannya pemerintahan, walau tak pernah mudah bagi pers untuk berseberangan dan kon…

Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-560-8

Deskripsi Fisik

xiii, 362 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350.007 5 SITa

Pergeseran Garis Politik dan perundang-Undangan mengenai Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349.91 LUB p

Manajemen Pemerintahan

Dalam manajemen pemerintahan yang desentralistik saat ini, masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra sejajar pemerintah. Peran pemerintah lebih ditekankan sebagai pemacu kemajuan, seperti steering, regulasi, fasilitas, motivasi dan pemberdayaan. Dengan demikian masyarakat berharap seluruh jajaran aparatur, baik pusat maupun daerah sebagai pelaksana manajemen pemerintahan dapat menampilkan diri…

Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

buku ini merupakan laporan penelitian mengenai kebijakan penanganan fakir miskin di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010

Manajemen Kinerja Pemerintahan Daerah

Buku Manajemen KInerja Pemerintah Dearah ini dimaksudkan sebagai buku referensi yang dapat digunakan oleh para pegawai dan pejabat eselon dilingkungan pemerintah daerah, serta para praktisi dan peneliti manajemen kinerja. selain membahas perbedaan pokok antara organisasi swasta dan organisasi publik dan bagaimana memanajemeni kinerja pemerintahan daerah, juga mendeskripsikan teori manajemen, te…

Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi

Maraknya lembaga-lembaga independent ataupun komisi negara dalam ketatanegara Indonesia patut mendapat perhatian dan kajian yang serius, karena tumapang tindih kewenangan bisa saja tejadi dan akhirnya sengketa antar lembaga/komisi pun tidak terhindarkan. Untuk itu agar ke depanya tidak menambah persoalan baru bagi bangsa ndonesia dan transisi menuju demokrasi dapat berjalan baik, maka perlu ad…