Profil Ketua-Ketua DPR-RI sejak tahun 1945 s/d Agustus 1999

Buku ini mengenai profil Ketua-ketua DPR RI dari periode 1945 samapai dengan tahun 1999. Buku ini merupakan kompilasi informasi tentang sosok-sosok Ketua DPR RI dari berbagai sumber yang pernah mengetuai Lembaga Legislatif ini.

The DPR-RI stance on the reform process and resignation of president Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 83 halaman. : Ilustrasi.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laporan Kinerja DPR RI 16 Tahun Keempat : Menjawab Tantangan, Meningkatkan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 480 hlm. : il. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Pengaruh Respon Anggota Dewan atas Aspirasi Masyarakat dan Fraksi di DPR RI t…

Penelitian yang menggunakan metode survei dengan analisis deskriptif korelasional ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai respon anggota dewan atas aspirasi masyarakat dan peran fraksi di DPR RI sehingga akan dapat mengungkapkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kinerja dewan.

Himpunan risalah sementara DPR RI tahun sidang 1959 rapat ke-39 s.d 55

Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1959 rapat ke-39-55 membicarakan keterangan pemerintah tentang pengeluaran H.C.J.G. Schmidt dari Indonesia; RUU penetapan UU darurat no.4 tahun 1956.....

The American Congress

The American Congress has long been one of the most powerful legislative bodies in the world. Congress is now struggling with momentous issues such as health cara and worldwide environmental problems, the stabilization of the world financial system. the rehabilitation of America's Infrastructre funding the U.S.

Mendung Di Atas Senayan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3244-09-7

Deskripsi Fisik

xvii + 383 hlm; 15 x 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 MAN m

The Indonesia parliament and democratization

2 eks

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laporan kunjungan delegasi Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman 5-10 Sept…

Buku ini berisi laporan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep tentang peranan sistem pendukung parlemen dalam bidang anggaran, khususnya yang menjadi fokus utama Divisi Penelitian Parlemen Jerman. Laporan terdiri dari pendahuluan yang berisikan jadwal acara dan susunan delegasi; sekilas tentang Republik Federal Jerm…

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, P…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi P…

Membangun Hubungan DPR dan Media

Buku “Membangun Hubungan DPR dengan Media” berisi poin-poin penting dalam membangun relasi dengan media. Buku ini dikemas untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun relasi dengan media, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai strategi, fungsi, peran, dan program-program yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta kiat-kiat berhadapan dengan insan m…

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Laporan Kinerja DPR RI 2009 -2014 Tahun Pertama

Buku Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Dewan selama Masa Sidang 2009-2010, juga memberikan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan.

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 ahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 dalam Lembaran Negara No. 383, Tambahan Lembaran Negara No. 5650, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnaka…

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Setjen DPR RI Tahun 2012

Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung jawab kinerja di dalam LAKIP ini merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksaan visi da…