Buku Himpunan ini berisi informasi mengenai pembahasan alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat.
Buku Himpunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Ini, khususnya ditunjukan untuk memberikan dan atau melengkapi bahan-bahan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum yang Kedua dinegara Kita, jang akan mulai melakukan tugas kewajibannya pada tanggal 28 Oktober 1971.
Buku ini berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002
Buku ini Berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, Tanggal 29 Juni 1978
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia
Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002
Pertanggungjawaban kinerja DPR yang tersusun dalam Laporan Kinerja DPR merupakan laporan pelaksanaan atas tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan maupun diplomasi parlemen. Pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Sidang 2007-2008 DPR sudah berhasil menyusun, membahas, dan menyetujui 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).…
Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983
Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979
Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983
Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …
Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…
Standing Committee Meeting on Political Affairs merupakan komisi tetap Asian Parliamentary Assembly yang mengadakan Sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu politik di kawasan yang menjadi fokus Asian Parlamentary Assembly. Tujuan diadakannya Sidang ini adalah untuk membahas resolusi-resolusi di bidang politik yang telah diadopsi pada Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan tahun 2014 lalu,…
Laporan Aktivitas Sekretariat GOPAC 2019 Merupakan Bentuk Akuntabilitas daru Oekajsabaab tugas dan fungsi kesekretariatan GOPAC Jakarta Untuk mendukung Kepemimpinan Indonesia dalam organisasi GOPAC Global. Kesekretariatan GOPAC bertugas untuk mendukung kerja-kerja GOPAC dalam bentuk, administrasi, substansi, dan komunikasi. Sekretariat juga mengelola kordinasi dengan seluruh cabang regional dan…