Informasi peraturan di bidang perbankan Desember 1997

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 89 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya

Mencipta bukan hal yang mudah dilakukan. Hasil ciptaan bagaimanapun bentuknya, merupakan sesuatu yang perlu dihargai. Sementara itu, agar sesuatu ciptaan tidak ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, sebaiknya dan bahkan seharusnya didaftarkan. Dalam buku ini Gatot Supramono, salah seorang hakim pada sebuah pengadilan tinggi membahas banyak hal tentang hak cipta tersebut antara lain: tinjauan umu…

Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

Buku ini menguraikan secara komprehensif berbagai hal mendasar yang berhubungan dengan transportasi di perairan. Uraian diawali dengan pengertian mengenai transportasi di perairan, landasan hukum, dan klasifikasinya. Kemudian mengenai berbagai usaha jasa transportasi di perairan, mulai dari jasa angkutan, bongkar muat, hingga usaha pergudangan (warehousing).

Hukum perwakafan di Indonesia

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia ketentuan mengenai wakaf telah dituangkan ke dalam sebuah Undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf yaitu p…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2007 di 3 provinsi yaitu Bali, Kepualauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebu…

Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kajian ini merupakan hasil dari pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2013 di 3 provinsi yaitu Kalimantan Timur,Jawa Timur,dan Sumatera Utara. Undang-undang ini telah mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas berbagai gugatan berbagai pihak. Paling tidak ada sebanyak 10 gugatan dan telah mendapatkan amar putuan MK yang sebagian besar dikabulkan dan membatalkan pasal-…

Hukum administrasi pemerintahan daerah: sejarah, asas, kewenangan, dan pengaw…

Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengisi kekosongan akibat dari pasal, memperjelas undang-undang yang dinyatakan mahkamah konstitusi, dan mengharmonisasikan peraturan sebagai akibat dari pasal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan data akademis dan …

Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing: Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja …

Buku ini berbicara perihal kepastian hukum hak pekerja outsourcing yang ditinjau dari konsep hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Materi-materi yang dibicarakan di buku ini mulai dari sejarah dan perkembangan konsep outsourcing serta penerapannya; kepastian hukum, hubungan kerja dan peraturan perundang-undangan; pengaturan outsourcing di dalam undang-undang ketenagakerjaan dan pe…

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara No.176 Tambahan Lembaran Negara No. 5922, merupakan undang-undang Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumaha…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.55 Tambahan Lembaran Negara No.5863, merupakan undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan ya…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.130 Tambahan Lembaran Negara No. 5898, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.70 Tambahan Lembaran Negara No. 5872, merupakan undang-undang Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Da…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 April 2016 dalam Lembaran Negara No.68 Tambahan Lembaran Negara No. 5870, merupakan undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabi…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.69 Tambahan Lembaran Negara No. 5871, merupakan undang-undang Tentang Penyandang Disabilitas. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perset…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.60 Tambahan Lembaran Negara No. 5866, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan. Materi muatan dalam Persetujuan antara lain: 1. Lingkup kerja sama; 2. Pem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 5865, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Materi muatan antara lain:1. Lingkup kerja sam…

Standardisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri

Penelitian ini mengambil contoh praktik-praktik terbaik di beberapa pengadilan negeri ini dilaksanakan melalu dua tahap. Tahap pertama adalah memetakan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri. Tahap kedua adalah perumusan rekomendasi pembenahan, yaitu melalui rancangan standar nasional dan kertas kebijakan perubahan surat keputusan bersama…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.9 Tambahan Lembaran Negara No. 5835, merupakan undang-undang Tentang Penjaminan. lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan mengenai…