Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 1 - 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 3345 - 3365

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 3387 - 3400

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Perlindungan anak & Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028228371

Deskripsi Fisik

428 hal. ; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 346.013 5 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana…

Buku ini dilengkapi dengan Undang-undang RI nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;PP Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan,pendampingan,dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi;PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;PP Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagan…

Kitab Undang-undang hukum perdata

Kitab Undang-undang hukum perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KUHP Jepang sebagai perbandingan

undang-undang Dasar Negara Jepang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegaha…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.026.8 PUS m

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberant…

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang mengatur hal-hal pokok mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Undang_Undang ini juga mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus koripsi yang harus segera di tuntaskan.

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).