Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaba…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 4964 merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran APBN Tahun 2006, Neraca Pemerintah Pusat p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009 dalam Lembaran Negara nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5038. Undang-undang nomor 41 tahun 2008 perlu dilakukan perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2008, maka pemerintah memandang perlu memutakh…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaba…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawab…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5075. Undang-undang memuat kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2010 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelay…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawab…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5026 merupakan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007; Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007, Lapora…

Anggaran pro-kaum miskin: sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3330-86-0

Deskripsi Fisik

xxvi, 339. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.5332 ANG

Negara Bobrok dan Hak Rakyat Terhadap Anggaran

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95911-5-5

Deskripsi Fisik

77 hlm. 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 NEG

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1976 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 8 Maret 1976 dalam Lembaran Negara nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3070. Undang-undang ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ketiga dalam rangka pelaksanaan REPELITA II 1974/1975 -- 1978/1979. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 mengikuti prioritas nasional sebagaimana …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1958 tentang tentang Peneta…

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 21 Juni 1958 dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 1958, dalam lembaran negara nomor 82, undang-undang ini mengatur dan menetapkan anggaran untuk Kementrian Kehakiman pada tahun dinas 1955 yang membahas tentang pengeluaran dan penerimaan pada tahun anggaran berlangsung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 130, tambahan lembaran Negara nomor 4442, merupakan undang-undang untukPenyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak k…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1965 Tentang Anggaran Monete…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1965 dalam lembaran Negara nomor, tambahan lembaran Negara nomor merupakan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan untuk menjamin keserasian, kesatuan tindakan serta koordinasinya dalam semua tingkat pelaksanaan kebijaksanaan anggaran.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penetapan Ang…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Januari 1962 dalam Lembaran Negara No. 5 dan Tambahan Lembaran Negara No. ------merupakan undang-undang tentang Penetapan Anggaran Tambahan bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960, bahwa anggaran Perusahaan Bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. yakni : Jawa…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penetapan Ang…

Abstrak Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Januari 1962 dalam Lembaran Negara No. ---- dan Tambahan Lembaran Negara No. ----- merupakan undang-undang tentang Penempatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia Tahun 1960, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Republik Indonesia untuk tahun 1960 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-u…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 98. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.). Menyatakan bahwa Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang diny…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1958 Tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 97. Undang-undang ini menyebutkan dalam Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.). Menyatakan bahwa Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yan…