Laporan kunjungan delegasi Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman 5-10 Sept…

Buku ini berisi laporan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI ke Parlemen Jerman dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep tentang peranan sistem pendukung parlemen dalam bidang anggaran, khususnya yang menjadi fokus utama Divisi Penelitian Parlemen Jerman. Laporan terdiri dari pendahuluan yang berisikan jadwal acara dan susunan delegasi; sekilas tentang Republik Federal Jerm…

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, P…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban P3DI dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi P…

Membangun Hubungan DPR dan Media

Buku “Membangun Hubungan DPR dengan Media” berisi poin-poin penting dalam membangun relasi dengan media. Buku ini dikemas untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun relasi dengan media, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai strategi, fungsi, peran, dan program-program yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, serta kiat-kiat berhadapan dengan insan m…

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Panduan Tata Tertib DPR RI

Buku panduan tentang Tata Tertib DPR ini ditulis untuk menjelaskan apa itu tata tertib, dan mengapa hal ini penting dalam mengatur pelaksanaan kegiatan di DPR, seperti tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Tata tertib juga akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota. Buku panduan ini dirumuskan berdasarkan (1) pengaturan menurut Undang-Undang mengenai MP…

Laporan Kinerja DPR RI 2009 -2014 Tahun Pertama

Buku Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Dewan selama Masa Sidang 2009-2010, juga memberikan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan.

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 ahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2014 dalam Lembaran Negara No. 383, Tambahan Lembaran Negara No. 5650, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa ketentuan yang perlu disempurnaka…

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Setjen DPR RI Tahun 2012

Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI dalam bentuk LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekjen DPR RI atas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun yaitu sepanjang tahun 2012. Tanggung jawab kinerja di dalam LAKIP ini merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksaan visi da…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib

Buku ini berisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

DPR RI Periode 2009-2014: catatan akhir masa bakti

Tulisan dalam buku ini meliputi: Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak:catatan kritis terhadap sistem pemilu 2009;Upaya peningkatan kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat;Peran kepentingan anggota legislatif dalam proses kebijakan publik;Peningkatan fungsi politik DPR Ri:perspektif representasi rakyat;Implikasi putusan MK terhadap hubungan DPR RI dan DPD;Impeachment dalam…

Book of the organizational structure of the secretariat general of the house …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 192 hal. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 BOO

Mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme

Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di ahrian kompas,Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana,dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan Pemerin…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2013. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 13 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2013, terdapat 11 indikator yang mencapai target…

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Kedua

Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…