Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana adalah masalah kebijakan hukum pidana. Ide dasar dari perlindungan saksi adalah mempermudah, memperlancar proses peradilan pidana dengan cara memberi rasa aman terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Buku ini menjelaskan dengan rinci tentang hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi juga pengaturan per…
This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gain…
Memasuki 80 tahun usia Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, sejumlah representasi murid-murid Beliau menuangkan pemikirannya dalam buku ini. 26 tulisan yang dikompilasikan berusaha untuk menggali dan meneruskan pemikiran-pemikiran sang begawan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan terkini hukum pidana Indonesia. Buku ini menyajikan bahasan-bahasan kontemp…
Buku ini membahas terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan hukum pidana adat yang akan dipertegas dengan salah satu Peraturan Nagari Situjuah Batua Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Berbasis Hukum Adat Salingka Nagari. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum pidana ad…
Buku ini adalah lanjutan dari Buku Delik-Delik Ekonomi di Luar KUHP jilid 1, yang mengupas beberapa undang-undang khusus diluar KUHPidana yang terkait d=masalah ekonomi dan lingkungan hidup dengan menguraikan pasal demi pasal yang belum dibahas dalam buku jilid 1 sebelumnya.
Buku ini mengupas beberapa undang-undang khusus di luar KUHPidana yang terkait masalah ekonomi dan lingkungan Hidup dengan menguraikan pasal demi pasal, agar mahasiswa, penegak hukum, praktisi hukum lainnya lebih mudah memahami tentang; siapa subjek hukum, perbuatan yang dilarang, kualifikasi delik, apakah perbuatan delik biasa atau delik aduan, penerapan sanksi pidana pokok dan/atau pidana tam…
Hukum pidana Indonesia suatu pengantar ini adalah penyempurnaan dari buku sebelumnya danbukan sekedar merupakan bagian dari system hukum Indonesia, tetapi merupakan cabang dari ilmu hukum, karenannya walaupun hukum pidana diatur dalam KUHP, hukum pidana juga merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang harus bertanggng jawab dan sanksi (pidana) apa…
Corrections and the criminal justice system takes a fresh approach to introducing the corrections field by helping students understand corrections within the larger, more complex system of criminal justice
Banyak pejabat yang tersandung kasusu tindak pidana korupsi hanya karena samg pejabat ini tidak memahami atau enggan untuk mengetahui lebih dalam seluk-beluk sistem kebijakan publik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. Padahal ketidaktahuan dan keengganan untuk mengetahui sistem aturan perundang-undangan ini menjadi pintu bagi terjeratnya mereka dalam kasus korupsi. Buku ini ditulis oleh pr…
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan
Buku ini mencoba mengantarkan pembaca untuk tiba pada suatu kejelasan mengenai dasar diperlukannya suatu "larangan" yang dapat menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku "mahar politik" demi mencapai prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lebih lanjut, penulis juga menguraikan tentang ketepatan pengaturan sanksi pidana terhadap partai politik dan calon Gubernur, Bupat…
Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi ko…
Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…
Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.
KUHP negara asing