Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2016 dalam Lembaran Negara No.176 Tambahan Lembaran Negara No. 5922, merupakan undang-undang Tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumaha…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.55 Tambahan Lembaran Negara No.5863, merupakan undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera merupakan perangkat untuk mengelola dana masyarakat secara bersama-sama dan saling menolong antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan ya…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.130 Tambahan Lembaran Negara No. 5898, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.70 Tambahan Lembaran Negara No. 5872, merupakan undang-undang Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Da…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 April 2016 dalam Lembaran Negara No.68 Tambahan Lembaran Negara No. 5870, merupakan undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Permasalahan yang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabi…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 April 2016 dalam Lembaran Negara No.69 Tambahan Lembaran Negara No. 5871, merupakan undang-undang Tentang Penyandang Disabilitas. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perset…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.60 Tambahan Lembaran Negara No. 5866, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan. Materi muatan dalam Persetujuan antara lain: 1. Lingkup kerja sama; 2. Pem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 5865, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Materi muatan antara lain:1. Lingkup kerja sam…

Standardisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri

Penelitian ini mengambil contoh praktik-praktik terbaik di beberapa pengadilan negeri ini dilaksanakan melalu dua tahap. Tahap pertama adalah memetakan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri. Tahap kedua adalah perumusan rekomendasi pembenahan, yaitu melalui rancangan standar nasional dan kertas kebijakan perubahan surat keputusan bersama…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.9 Tambahan Lembaran Negara No. 5835, merupakan undang-undang Tentang Penjaminan. lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan mengenai…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 5589, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…

Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika…

Undang-undang ini memuat tentang sistem pendidikan nasional yang meliputi hak dan kewajiban, peserta didik, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan pengelolaan pendidikan dan lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9250-34-X

Deskripsi Fisik

xi, 179 hlm.; 21.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.13 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas U…

Berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang ini dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukumkepada para pihak yang berkepentingan