Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan…

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memilliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KUHP Jepang sebagai perbandingan

undang-undang Dasar Negara Jepang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegaha…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9285-00-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345.026.8 PUS m

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Undang-undang Terorisme dan perubahannya (UU RI No. 5 Tahun 2018)

Dilengkapi dengan UURI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Terorisme menjadi undang-undang;Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; UURI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberant…

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum yang mengatur hal-hal pokok mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Undang_Undang ini juga mengatur tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, seta pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus koripsi yang harus segera di tuntaskan.

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…

Pedoman umum pakta integritas dan zona integritas di lingkungan kementerian/l…

Buku ini berisi pedoman umum yang dapat dijadikan acuan/landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya (TR).

Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia

Sejak adanya perubahan UUD 1945 di tahun 1992-2002 kewenangan MPR mengalami reduksi di Pasal 3 dan tidak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun ketetapan MPR. dan untuk menindak lanjuti hasil perubahan UUD 1945 tersebut, antara lain dikeluarkanlah ketetapan MPR No.1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Manteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ke…

Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997-2002

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1632 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.046 HIM

Himpunan Peraturan Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengelolaan Limbah…

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-9250-12-9

Deskripsi Fisik

xxii, 563 hlm. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.046 HIM

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pertahanan Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

153 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.052 UND

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-428-226-x

Deskripsi Fisik

xvii, 886 hlm.; ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.063 MAR u

Kompilasi Undang-Undang & Peraturan Bidang Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-97233-0-4

Deskripsi Fisik

x, 695 hlm., ilus, 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 344.08 ROZ k

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Kearsipan Republik Indonesia

Pengelolaan kearsipan selalu berkaitan dengan surat, warkat, record dan dokumen lainnya. Demi kelancaran administrasi, baik pada kantor pemrintah maupun swasta, baik kecil maupun besar, luas ataupun sempit, diperlukan adanya administrasi yang tertib dan menyeluruh.

KUHP Khusus: Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

Tujuan penyusunan kitab kodifikasi/kompilasi KUHP khusus ini : pertama adalah untuk melengkapi bahan hukum di Indonesia di samping KUH perdata dan KUH pidana umum yang telah ada, kedua untuk dapat menjaga aksesibilitas seluruih Undang-Undang pidana khusus tertentu yang masih berlaku dan yang akan diberlakukan/diundangkan.