KUHP Khusus:kompilasi ketentuan pidana dalam uu pidana khusus

Tujuan penyusunan kitab kodifikasi/kompilasi KUHP khusus ini : pertama adalah untuk melengkapi bahan hukum di Indonesia di samping KUH perdata dan KUH pidana umum yang telah ada, kedua untuk dapat menjaga aksesibilitas seluruih Undang-Undang pidana khusus tertentu yang masih berlaku dan yang akan diberlakukan/diundangkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 : Tentang Pemilihan Umum…

Buku ini berisi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Buku ini merangkum isu produk halal bagi umat Muslim. Halal atau haram mengandung nilai-nilai ritual atau obada sebagaimana diyakini para pemeluknya. Mengapa halal begitu penting, karena halal adalah bagian dari gaya/cara hidup yang telah diatur dalam Islam. Tujuannya pasti untuk kebaikan manusia. Halal yang dimaksud meliputi halal zatnya. Halal cara memperolehnya. Halal cara memprosesnya. Hala…

UUD 1945 dan Amandemen dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Buku ini tidak hanya berisi Undang-Undang 1945 beserta dengan amandemennya, namun memuat juga berbagai informasi mengenai perangkat pemerintah Republik Indonesia pada masa jabatan 2019-2024 yakni profil Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Tujuh perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju, profil Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, profil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan …

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Irwandi Jaswir: profesor halal penerobos batas

"Profesor Irwandi Jaswir sudah diakui luas di tingkat internasional, regional, dan nasional sebagai pioner dan pengembang `halal science`. Tapi tak banyak yang tahu riwayat hidup dan perjalanan keilmuannya yang luar biasa. Buku ini menyajikan berbagai sisi perjalanan hidup dan kariernya itu dalam konteks lingkungan lebih luas."–Profesor Azyumardi Azra, CBE, Guru Besar dan Rektor IAIN/UIN Syar…

Hak Menguji Material di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

209 Hal. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 SOE h - 340 SUM h

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas U…

undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 2003 dalam Lembaran Negara nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4324. Setiap usaha melegalkan uang yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang illegal seperti korupsi, terorisme, penyuapan, penyelundupan termasuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas untuk…

Kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2006 …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxiv,110 hlm. : ilus. ;25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KAJ

Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa

Buku dengan judul “Ke-bijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa”, merupakan kajian lebih lanjut dari penulis, yang berangkat dari perso-alan-persoalan yang muncul selama mendalami masalah APBN. Dengan diter-bitkannya buku ini semoga akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan bahwa begitu besar persoalan yang dihadapi APBN yang belum terpecahkan…

Seminar nasional menakar karier PNS menurut PP No.11 Tahun 2017

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

55 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SEM

Nederlandsche Staatssregelingen en gronweten (Nederlandsche Staatsregelingen …

Buku ini adalah edisi ke-9 dari Undang-Undang Negara Belanda & Undang-Undang Dasar. Revisi pada edisi ini mencakup penambahan Undang-Undang Dasar sesuai dengan hasil amendemen pada tahun 1917 dan juga perubahan nomor-nomor pasal dari Undang-Undang sebelumnya yang dinilai tidak selaras, sehingga pada edisi ke-9, penomoran pasal kembali mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1887. Setiap awal bab…

Hukum persaingan usaha di Indonesia

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undng nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya pengusaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat

Hukum tata ruang dan tata guna tanah: Prinsip-prinsip hukum perencanaan penat…

Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…

Ilmu perundang-undangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 IND i

Kebudayaan Sumba Barat

buku ini berisi kebudayaan yang ada dan berkembang di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat.

Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Ci…

Edisi

Edisi 1

ISBN/ISSN

979-414-050-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048.2 DAM h

Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan

Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945

Reformasi yang mulai bergulir pada 1998 mengamanatkan amandemen UUD 1945. sejak itu, sudah mengalami perubahan dalam empat tahapan melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002, dengan tetap mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 19

Kompilasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Pendidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 695 hal.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-