Menemukan Kembali: Pembangunan Hukum Nasional

Buku ini menyajikan catatan ihwal pentingnya suatu haluan negara yang beralaskan pembangunan hukum nasional. Penulis tegas mengingatkan, “tanpa disertai pembangunan hukum yang menyertai pembangunan di bidang lainnya, tidak ada jaminan hasil pembangunan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kini maupun di masa mendatang”. Buku ini layak dibaca oleh para mahasisw…

Akuntansi forensik & audit investigasi

Akuntansi forensik dan audit investigasi dalam bentuk yang paling sederhana merupakan perpaduan antara disiplin akuntansi,audit dan hukum. Aspek hukumnya meliputi berbagai bidang seperti hukum pidana umum maupun khusus (seperti pidana korupsi,pidana perbankan,pidana pencucian uang, dan lain-lain),hukum perdata,hukum acara (pidana dan perdata), arbitrase, dan penyelesaian sengketa. Akuntansi for…

Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis dan Praktis

Buku ini terbagi ke dalam dua bagian atau perspektif. Bagian pertama menjelaskan akar-akar teoretik (Perspektif Teoretik) dan bagian kedua memaparkan kasus atau fenomena-fenomena dengan menggunakan model yang penulis kembangkan (Perspektif Praktis). Bagian pertama memuat tiga bab yang membahas teori dan satu model evaluasi kebijakan publik yang dikembangkan. Bagian kedua mengupas praktik model …

Negarawan Konstitusional: Rekontruksi Paradigma Syarat Negarawan Calon Hakim …

Buku ini memberikan gagasan alternatif yang bersifat paradigmatik sehingga sangat cocok bagi para penstudi hukum, praktisi, pegiat peradaban, bagi yang bercita-cita menjadi seorang negarawan, pemangku kebijakan, politisi, para elite dan petugas partai, para hakim maupun calon hakim serta “elemen penting” di negeri ini untuk merenungkan kembali desain kelembagaan hukum kenegaraan ke depan ya…

Great leadears have no rules

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-06-4484-4

Deskripsi Fisik

(ix), xvi, 282 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

158 4 KRU g

Obligasi Daerah: Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Asas Ke…

Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah akan memberikan manfaat bagi daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah. Buku ini bermanfaat bagi pemerintahan, baik pusat maupun daerah atau berbagai pihak terkait yang terlibat secara langsung dalam men…

Dramaturgi Politik Elektoral: Memahami Perilaku, Wacana, dan Motif Politik di…

Buku ini melihat politik dari sebuah kasus politik lokal dengan perspektif dramaturgis. Masalah ini menarik karena politik dianggap mirip panggung pertunjukan yang menyajikan banyak cerita dan berita. Para politisi dianggap aktor di panggung ini. Kita sering kali mendapat sajian politik “demi rakyat” di forum-forum formal, padahal kenyataannya berbeda pada saat di ruang gelap dan sunyi. Kon…

Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Kepemimpinan adalah salah satu dari kebutuhan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Seorang pemimpin akan selalu ada pada setiap komunitas masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Buku ini membahas tentang Pemilihan Kepala Negara menurut Hukum Islam, Pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Positif di Indonesia, Pemilihan Kepala Negara dala…

Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian pembang…

Buku ini merupakan seri awal untuk memperkenalkan apa itu ilmu Kesejahteraan Sosial? bagaimana ia dikembangkan? Bagaimana upaya yang dikembangkan dalam disiplin ini? Dan berbagai isu lainnya. Buku Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang berminat untuk memahami isu-isu dan berbagai permasalahan di bidang kesejahteraan sosial.

Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya

Ruang lingkup materi yang diatur oleh hukum pidana mencakup hal yang sangat luas. Oleh karena itu, memunculkan adanya klasifikasi berupa hukum pidana materiil, hukum pidana for,mil, dan hukum pelaksanaan pidana/hukum penitensier, Dengan demikian, hukum penitensier merupakan bagian penting dari materi aturan yang diatur oleh hukum pidana. Secara khusus hukum penitensiier mengatur tentang bagaima…

Mengenal Chairil Anwar

Sebagaimana setiap karya seni selalu mengandung pemaknaan berlipat-ganda, demikianlah tentang karya sastra dan tokoh penilis, Chairil Anwar sendiri selalu tidak habis ditafsirkan. Pamusuk Eneste mencoba mengantar peminat-pemerhati karya sastra Chairil Anwar dengan mengangkat sejarah hidupnya sebagai cara memahami karya-karyanya

Studi pengefektifan unit pelayanan satu atap dalam penyelenggaraan perizinan …

Etika bisnis adalah suatu konsep aktivitas dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika atau moral serta hukum yang berlaku di dalam suatu organisasi. Pentingnya etika bisnis dalam berwirausaha adalah agar para wirausaha dapat mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik untuk membentuk perusahaan yang kokoh. Buku ini membahas berbagai hal yang harus dipelajari dalam etika bisnis sebaga…

Business Ethics and Entrepreneurship:Etika Bisnis & Kewirausahaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-02-0372-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

174.4 ECH b

How to Measure Human Resources Management

Buku ini dirancang untuk membantu manajer SDM agar dapat menilai dan mengukur kinerja dari semua fungsi personalia dan mengambil keputusan yang baik dan tepat sasaran. Penulis menguraikan berbagai macam persoalan yang inheren dalam isu sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, penempatan karyawan, kompensasi, training dan pengembangan karyawan, relasi karyawan, program retensi hingga ke perso…

Demokratisasi Komunitas (Perspektif Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat)

Buku ini secara spesifik mengeksplorasi salah satu dimensi terpenting tersebut dalam upaya menghadirkan segmen diskusi yang lebih variatif dan faktual. Pembahasan demokratisasi komunitas sebagai substansi empiris dalam buku ini lebih berciri aplikatif ketimbang naratif sehingga cocok menjadi pandu bagi para akademisi dan praktisi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam melakukan agenda d…

Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum sampai Hak-hak Ekonomi…

Buku berjudul “Bunga Rampai Politik Hukum: Dari Sistem Pemilihan Umum Sampai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya” ini membahas berbagai topik, mulai dari pemilu hingga hak ekonomi sosial budaya. Terdiri atas 15 pembahasan, beberapa judul yang ada di dalam buku ini antara lain: “Sistem Pemilihan Umum dan Hak-Hak Eksosob”, “Hukuman Mati bagi Koruptor, antara Perumusan Norma dan Peluang Penera…

Hukum Pemilu dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum dan Teori)

Buku ini berisi tinjauan hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan pemilu yaitu Teori Negara Hukum, Kedaulatan Rakyat, dan Demokrasi. Dalam buku ini, lebih menekankan pada pemilu dan pilkada langsung. Meskipun demikian juga menguraikan konsep dasar pemilu dan pilkada, dasar hukum penyelenggaraan pilkada Langsung dan Serentak dan perubahan undang-undang Pilkada, serta tinjauan terkait penyelen…

Hukum asuransi di Indonesia

Buku Hukum Asuransi di Indonesia memaparkan Sejarah dan Perkembangan Asuransi, Usaha Perasuransian, Perasuransian dan pengaturannya. Usaha dan perusahaan perasuransian, Perjanjian pada umumnya, Perjanjian Reasuransi, Objek-objek Asuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian, Asuransi Syariah, dan Asuransi Sosial atau Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan-peraturannya yang…

Modifikasi Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus

Buku ini membahas teknik-teknik modifikasi perilaku yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus. Modifikasi perilaku adalah strategi yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengkondisian peran untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Buku ini menguraikan berbagai strategi dan teknik yang digunakan untuk membantu anak-anak ini mengatasi tantangan mereka di rumah, …

Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” merupakan jaminan Konstitusi atas kemerdekaan pers di Indonesia yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa pengaturan undang-undang akan sulit bagi pers untuk menjalankan peran dan fungsinya secara be…