/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 110" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Administrasi\"'" ]
Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…
buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…
Apakah administrasi publik itu? Bagaimanakah perkembangan paradigma administrasi publik dari masa ke masa? Mengapa administrasi publik sangat terkait dengan sumber daya manusia dan etika? Apakah dibutuhkan inovasi dalam administrasi publik? Bagaimanakah paradigma administrasi publik yang dibutuhkan untuk menuju good governance? Perlukah gagasan administrasi publik yang berbasis negara kemarit…
This book deals only with one small aspect of the subject of administrative law-the requirement of procedural fairness, or natural justice. There are seven chapters have already been published in substantially similiar form in various Law Journals and each is now reprinted here with their permission. Chapter one: the administrative process; chapter two: notice and administrative peladings,chapt…
Ilmu Administrasi seumuran dengan peradaban manusia. Hal ini diartikan bahwa kegiatan administrasi sudah terjadi sejak adanya kerjasama antar manusia. Buku ini menguraikan mengenai istilah administrasi, unusr-unsur administrasi, sejarah perkembangan administrasi, ilmu administrasi, administrasi dan manajemen, dan administrasi publik dan administrasi bisnis. Buku ini memiliki kelebihan pada eksp…
Buku kebijakan publik: evaluasi, reformasi dan formulasi ini memberikan dinamika yang unik dan menarik perkembangan ilmu administrasi publik, terutama pada konsentrasi kebijakan publik. karena unsur reformasi kebijakan dalam kebijakan publik adalah sebuah ilmu dan pengetahuan baru dalam bidang administrasi publik
Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Buku ini membahas tuntas ihwal bagaimana mengelola publik secara benar. Terdiri atas sepuluh bab, manajemen publik secara tajam menyoroti dan menjelaskan bagaimana manajemen publik dikelola dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia
Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…
Buku yang disusun oleh J. N. Elenbaas ini adalah Buku Pegangan untuk Praktek Hukum Administrasi Belanda. Pembukaan dari Dewan Asosiasi Belanda untuk Kepentingan Kota dengan edisi pertama: "Setelah otorisasi dari rapat umum, yang diadakan di Utrecht pada tanggal 30 Agustus 1893, dewan Asosiasi untuk Kepentingan Kota, melawan hadiah 500 gulden, diorganisir sebuah kompetisi untuk mendapatkan 'Buku…
"Buku ini merupakan buku manual untuk studi hukum privat di Belanda. Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan umum yang membahas beberapa mata pelajaran yang bersifat lebih umum. Bagian kedua merupakan pembahasan KUH Perdata mengenai hukum perdata, di mana sebagian besar difokuskan pada hukum harta kekayaan (lebih khusus lagi hukum perikatan). Dengan “hukum…
Kata Pengantar: “Ketika saya menerima tugas beberapa tahun yang lalu untuk menulis bagian tentang Perusahaan Kota dalam seri Administrasi Publik, saya tidak berharap bahwa pelaksanaannya akan selesai tidak sampai pada tahun 1939. Selain sejauh mana materi dan literatur yang dipublikasikan di dalamnya, alasan pribadi untuk hal ini dapat diindikasikan, yaitu pergantian pekerjaan. Namun, perubah…
"Buku ini merupakan buku pegangan untuk praktek hukum administrasi Belanda. Terutama untuk layanan pendidikan mandiri bagi calon walikota, sekretaris dan pejabat di sekretariat. Tujuan dari buku ini adalah untuk mempromosikan pengetahuan tentang apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan “kesehatan masyarakat”. ""Kesehatan masyarakat"" bukanlah jumlah keseluruhan dari ke…
Buku ini disusun dalam dua bagian dasar, yaitu tinjauan teoretis yang terdiri atas enam bab dan studi empiris yang terdiri datas sepuluh bab. Pembahasan mengenai tinjauan teoretis, diawali di bab satu dengan uraian tentang mengapa para ekonom menyadari pentingnya fungsi dan peranan pemerintah dalam kehidupan manusia. Pada bab dua, yang pada intinya implikasi dari perlunya peranan pemerintah ada…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.