Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib

Buku ini berisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perm…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2014 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5568, merupakan undang-undang mengenai MD3. Penggantian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatatanegaraan, seperti dalam pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan…

DPR RI Periode 2009-2014: catatan akhir masa bakti

Tulisan dalam buku ini meliputi: Sistem Proporsional Terbuka dengan suara terbanyak:catatan kritis terhadap sistem pemilu 2009;Upaya peningkatan kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat;Peran kepentingan anggota legislatif dalam proses kebijakan publik;Peningkatan fungsi politik DPR Ri:perspektif representasi rakyat;Implikasi putusan MK terhadap hubungan DPR RI dan DPD;Impeachment dalam…

Book of the organizational structure of the secretariat general of the house …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 192 hal. ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 BOO

Mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah dengan Jurnalisme

Ternyata jurnalisme bisa mengarungi hubungan DPR dan Pemerintah pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Buku ini bisa memaknai 33 berita utama tentang hubungan DPR dan Pemerintah di ahrian kompas,Media Indonesia, dan Rakyat Merdeka. Menggunakan analisis wacana,dia bisa menjelaskan wacana yang ingin disampaikan ketiga surat kabar tersebut kepada pembacanya tentang hubungan DPR dan Pemerin…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2013. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 13 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2013, terdapat 11 indikator yang mencapai target…

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Kedua

Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009

Buku ini merupakan pendokumentasian seluruh aktivitas kedewanan masa bakti 2004-2009. Terdiri dari lima buku yang isinya saling berkelanjutan. Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat mencatat tanpa terlewat semua kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan penting yang terjadi di DPR RI. Buku ini sebaagi acuan bagi mahasiswa, praktisi politik, dan pengamat/pemerhati masalah-masalah politik, kh…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009 Tahun Kedua

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 882 hal. : il. ; 23,6 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 II 2004-2009

Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisi peraturan Tata Tertib Lembaga Perwakilan Rakyat selama 11 (sebelas) periode, yaitu mulai sejak berdirinya Lembaga Perwakilan Rakyat yang pertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dengan DPR RI Periode 1982 - 1987.

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan R…

Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.

Sambutan Pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Mengenai sambutan pemerintah atas persetujuan ruu tentang narkotika.

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka atas pertimbangan bahwa UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi ma…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pangan

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.