Buku bunga rampai hukum ini membahas tentang hukum dan keadilan, serta berbagai masalah hukum nasional dan internasional. Hukum dan keadilan merupakan dua masalah yang tak terpisahkan dalam perkembangan hukum. Hukum adalah suatu produk yang dinamis dalam memenuhi kebutuhan sosial manusia dalam bermasyarakat. BUku ini menganalisis dan mengkaji berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan…
Buku ini hadir untuk membumikan teori heararki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Buku ini juga memperkenalkan temuan-temuan baru, yaitu hierarki fungsional atau hierarki substansial. Perk…
Buku ini mengulasa secara lengkap danmendalam dinamika lembaga negara independen di Indonesia. Mulai dari kerangka konseptual lembaga negara independen, latar belakang kelahiran, dan implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan. Penulis tidak hanya menyajikan sederet permasalahan inflasi lembaga negara independen, tetapi juga berhasil menawarkan usulan penataan kembali lembaga-lembaga negara …
Seri delik-delik khusus pengarang ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan (ambtsdelicten) adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi : Pengertia…
Buku ini merupakan edisi revisi atau cetakan keempat. Buku ini berasal dari disertasi penulis yang telah dipertahankan di depan sidang senat terbuka. Berdasarkan hal-hal itulah maka kehadiran edisi revisi ini dilengkapi dengan latar belakang dan konfirmasi aktualisasi temuan. Dalam Bab 1 menyajikan pilihan asumsi, konsep-konsep tentang politik hukum, dan hubungan kausalitas antara hukum dan pol…
Ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui pembaruan naskah, pergantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum), yang menurut tradisi Amerika Serikat disebut Amandemen. Belakangan ini, antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, negara Indonesia melakukan contitutional reform dengan melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dari UUD 1…
Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…
Buku ini terdiri dari 8 Bab. Bab 1 Pendahuluan; Bab 2 Hukum dalam arti tata hukum;Bab 3 Sistem hukum;Bab 4 Hukum tata negara dan hukum administrasi negara; Bab 5 Hukum perdata; Bab 6 Hukum pidana; Bab 7 Hukum acara; Bab 8 Hukum internasional.
Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. Ia tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-indivi…
buku ini membahas secara umum mengenai ilmu hukum dan sejarahnya di indonesia. secara umum buku ini membahas 3 hal utama, yaitu peradilan khusus, peradilan tata usaha, dan tentera.
Perubahan paradigma perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan harus terwujud kepada seluruh penyelenggaraan negara agar terwujud pelayanan prima terutama dalam pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP dan pelaksanaannya karena akan berakibat bagi pelaksanaan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian. Buku ini berusaha membangun sika…
Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, aktivis perlindungan anak, agamawan, memberi perhatian lebih fokus terutama pada pengendalian konten penyiaran. Regulasi da…
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…
Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang Undang-undang Hukum Perdata. Dimulai dengan ulasan singkat dan umum mengenai peraturan hokum kebendaan di Indonesia.
Buku ini membahas mengenai hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, dll
Perkembangan hukum islam di beberapa negara diawali pada abad XIX, yaitu ketika hukum islam mulai bersentuhan dengan hukum barat/Eropa, ketika itu terjadilah proses modernisasi hukum Islam melalui Taqnin(penyusunan hukum islam melalui sistem perundang-undangan). Hal ini diberlakukan dalam hukum islam, agar ikhtilaf ulama dalam suatu hukum tidak terjadi dalam proses persidangan di pengadilan, ka…
Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.
Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.