Di tengah-tengah rivalitas kekuatan yang meningkat di antara major powers China, Jepang, dan India, untuk bisa menjadi salah satu kekuatan utama baru di kawasan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia. Ia, pertama-tama, harus mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6-7 persen setahun untuk mengembangkan human capital agar dapat meraih bonus demografi dan …
Menjamurnya Lembaga Negara (LN), termasuk keberadaan Komisi Negara Independent (KN), sebetulnya adalah konsekuensi logis dari redistribusi kekuasaan negara yang terjadi selama reformasi. Salah satu target amandemen konstitusi adalah agara kekuasaan tidak terkonsentrasi pada presiden atau pemerintah. Dalam buku ini pembahasan masalah ini dikhususkan pada check and balences antara KNI den…
Memotret fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dialami akhir-akhir ini merupakan fokus utama yang dibahas dalam buku ini. Dari mulai ranah politik, hokum, kesehatan hingga ekonomi dijadikan bahasan materi buku ini. Dari ranah politik dan hokum, penulis menyoroti sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan saat terjadi nya protes sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan saat …
Ketidakjelasan program privatisasi Indosat dilatarbelakangi kenyataan bahwa samapai saat ini belum ada UU pelepasan saham negara itu tidak dimiliki pemerintah. Yang ada baru kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan IMF.
Digitalisasi jadwal rapat tender merupakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan menggunakan Google Calendar sebagai sistem pengingat, solusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakhadiran pelaku pengadaan dalam rapat penting. Google Calendar memungkinkan penjadwalan digital yang mudah diakses oleh semua pihak ya…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.
Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…