Penghayat Kepercayaan : Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi

Perubahan paradigma perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan harus terwujud kepada seluruh penyelenggaraan negara agar terwujud pelayanan prima terutama dalam pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP dan pelaksanaannya karena akan berakibat bagi pelaksanaan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian. Buku ini berusaha membangun sika…

Hukum Penyiaran

Perkembangan dan permasalahan di bidang penyiaran telah menjadi topik penting dalam berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, aktivis perlindungan anak, agamawan, memberi perhatian lebih fokus terutama pada pengendalian konten penyiaran. Regulasi da…

Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…

Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik: dalam Sudut Pandang KUH Perdata

Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan berkuasa dan hak milik dalam sudut pandang Undang-undang Hukum Perdata. Dimulai dengan ulasan singkat dan umum mengenai peraturan hokum kebendaan di Indonesia.

Hukum ekonomi di Indonesia

Buku ini membahas mengenai hukum pada umumnya, hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, hukum perikatan, dll

Hukum konstitusi dan kelembagaan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Deskripsi Fisik

xiii, 256 P. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 MAS h

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam modern

Perkembangan hukum islam di beberapa negara diawali pada abad XIX, yaitu ketika hukum islam mulai bersentuhan dengan hukum barat/Eropa, ketika itu terjadilah proses modernisasi hukum Islam melalui Taqnin(penyusunan hukum islam melalui sistem perundang-undangan). Hal ini diberlakukan dalam hukum islam, agar ikhtilaf ulama dalam suatu hukum tidak terjadi dalam proses persidangan di pengadilan, ka…

Hukum asuransi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792162066

Deskripsi Fisik

336 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.086 PAR h

Gagasan Konstitusi Sosial

Buku ini memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (sipil society) atau masyarakat madani. Konstitusi sosial merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial.

Pengantar hukum konstitusi dan acara mahkamah konstitusi

Buku disajikan dalam 8 bab di antaranya membahas hukum konstitusi, konstitusi negara, eksistensi konstitusi UUD 1945, mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konsitusi, karakteristik hukum acara mahkamah konstitusi, jenis jenis persidangan, dan mengenai putusan putusan.

Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus

Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …

Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat

Buku ini mencoba menyajikan analisis bagaimana perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat itu sebenarnya tidak ada, bahkan pemerintah cenderung melakukan marjinalisasi keberadaan masyarakat hukum adat, yang berarti bertentangan dengan perintah konstitusi. Sebagai saran (solusi), buku ini memuat bagaimana negara seharusnya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, khususn…

Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum, sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai agent of development. Banyak faktor dan masalah yang menunjang timbulnya hukum lingkungan itu, baik dari masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh berbagai negara dan kasus-k…

Aspek Legal Properti : Teori, Contoh, dan Aplikasi

Buku ini mengajak Anda untuk memahami esensi hukum agraria di Indonesia dari berbagai perspektif, baik menyangkut aspek hukum, bisnis, sosial, dan permasalahan-permasalahan seputar properti. Buki ini juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi bisnis, dan semua orang yang sedang menemui masalah-masalah hukum/legal terkait dengan kepemilikan properti. Materi yang dibahas dalam…

Perbandingan hukum dalam konteks global : Sistem Hukum Eropa, Asia, dan Afrika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-13050457

Deskripsi Fisik

xvi, 888 halaman. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.2 MEN p

Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.

Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Arbitrase syariah yang juga disebut arbitrase Islam merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiiki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristi…

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat: dalam beperkara di mahkamah ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisinya sebagai subjek hukum yang dapat bertindak di hadapan pengadilan, khususnya di peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum. Potensi adanya gugatan atau permohonan untuk uji materiil undang-undang yang berhubungan dengan peran masyarakat adat sa…

Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Terapa…

Buku ini mengemukakan preskripsi sebagai solusi dari masalah hukum yang timbul dari sistem sita aset yang selama ini diterapkan untuk kepentingan pengembalian aset. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, sita aset berbasis nilai lebih prospektif diterapkan karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya.