Mengelola keuangan pribadi

pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. mengelola keuangan pribadi kita diajarkan tentang prinsip prinsip pengelolaan keuangan pribadi yang baik

Menuju Politik Anggaran Berbasis Kinerja: Catatan Satu Dekade UU Keuangan Negara

Buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai panduan awal tentang seluk beluk penganggaran bagi kandidat terpilih di DPR RI periode 2014-2019. Selain itu, juga untuk para pengambil kebijakan di Pemerintahan, terutama lead ministries sektor anggaran, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Meski kementerian lain sangat perlu pula menyimaknya. Dalam buku ini, Paramadina Public Policy Institute (PP…

Panduan praktis penyusunan laporan penilaian barang milik negara

Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian barang milik negara (BMN) khusus untuk objek penilaian tanah atau bangunan. Buku ini dilengkapi dengan contoh format laporan penilaian BMN sehingga mempermudah penilaian dalam penyusunan laporan penilaian BMN

Solusi di masa sulit: biar di-PHK, tetap berjaya

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-91077-3-4

Deskripsi Fisik

viii, 81 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.889 4 PRA s

Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren

Buku ini merupakan kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri. Kuliah, dilaksanakan pada rapat umum V. V. L. pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929 di Bandung. Pendahuluan: "Pada rapat umum Kovenan kami yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929, dan sekretaris 1 kami memberikan pengantar tentang 'Kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri'. Pertemuan ter…

De Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot Herziening van de Financieele Ve…

Buku ini membahas sejarah parlemen tentang tindakan untuk merevisi hubungan finansial antara negara dan daerah. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang asli, Rancangan Undang-Undang (RUU) asli, dan penjelasan memorandum. Bagian kedua membahas gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang yang diubah, lapora…

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah

Buku ini dilatarbelakangi oleh harapan adanya kemandirian fiskal bagi daerah melalui penggalian sumber pendanaan yang ada, sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Saat ini pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi daerah, secara rata-rata nasional masih belum mampu memberikan kont…

Provincie Midden-Java Jaarverslag 1934 (deel 1)

"Buku ini merupakan bagian pertama dari laporan tahunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1934. Laporan tahunan bagian pertama ini dirilis pada bulan Mei 1935, sedangkan pembukuan hasil keuangan baru akan selesai pada bulan Juni. Oleh karena itu, pada bagian ini, Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Tengah belum bisa melaporkan hasil keuangan pada tahun 1934 dan akan dicantumkan pada laporan beri…

Het Door de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aangenomen Ontwerp van Wet tot H…

Buku ini berisi gambaran singkat dari sistem dan isi, RUU yang diadopsi oleh DPR, penyampaian pernyataan nomor yang akan dikenakan pajak dana kota dari Menteri Keuangan, pernyataan yang diamandemen, pembahasan umum tentang tagihan di DPR dari Dewan Negara, RUU di DPR dari Dewan Negara. Terdapat ringkasan ikhtisar skema dan isi draf undang-undang yang diterapkan oleh DPR dari Dewan Negara dan Re…

Verslag van De Burgelijk en Militaire Salariscommissies

Buku ini merupakan laporan Komite Salaris Sipil dan Militer yang ditetapkan oleh keputusan tanggal 22 Juli 1922, no.2 dan tanggal 19 Agustus 1922, no.59. Terdapat 7 pokok pembahasan pada buku ini. Pokok pembahasan pertama adalah garis besar laporan yang telah dibahas oleh komite. Pokok pembahasan kedua merupakan rancangan dasar terkait revisi salaris dan untuk pegawai negeri sipil disertai deng…

Manajemen keuangan internasional

Edisi

ed. 5

ISBN/ISSN

978-602-318-443-9

Deskripsi Fisik

xxvi, 324 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.15 HAM m

Bestuur, Justitie, Politie, en Financien

"Dalam buku ini Hovenkamp memberikan informasi tentang tata kelola, keadilan, kebijakan, dan keuangan di Papua Nugini. Sejarah Papua Nugini di bawah kebijakan Belanda dibagi menjadi 3 periode dalam hal pemerintahan: sampai 1907, dari 1907-1920, dan dari 1920 hingga sekarang. Era pertama terutama dicirikan oleh kebijakan pantang de facto, meskipun tidak selalu disengaja, era kedua membalikkan ke…

Perbendaharaan Negara Indonesia

Buku perbendaharaan negara Indonesia diterbitkan sebagai buku pedoman tentang perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Pedoman ini ditujukan bagi para pelajar, para pengajar, dan para pegawai di lingkungan pemerintahan. Buku ini berisikan asas-asas hukum tentang perbendaharaan negara, peraturan hukum tata negara, undang-undang yang mengatur keuangan negara, penyusunan anggaran negara, pengelolaan…

Economische Verslagen van Nederlandsche Diplomateeke

Buku yang cukup tebal ini memuat seluruh laporan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler Belanda pada tahun 1934. Buku ini dikeluarkan dengan periode tahunan. Seluruh laporan keuangan disusun secara alfabet mulai dari pendanaan dan kerjasama diplomatik bahan pangan, bahan bangunan, hingga bahan produksi.

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Ringkasan Dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas L…

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.