Menjamurnya Lembaga Negara (LN), termasuk keberadaan Komisi Negara Independent (KN), sebetulnya adalah konsekuensi logis dari redistribusi kekuasaan negara yang terjadi selama reformasi. Salah satu target amandemen konstitusi adalah agara kekuasaan tidak terkonsentrasi pada presiden atau pemerintah. Dalam buku ini pembahasan masalah ini dikhususkan pada check and balences antara KNI den…
Memotret fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dialami akhir-akhir ini merupakan fokus utama yang dibahas dalam buku ini. Dari mulai ranah politik, hokum, kesehatan hingga ekonomi dijadikan bahasan materi buku ini. Dari ranah politik dan hokum, penulis menyoroti sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan saat terjadi nya protes sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan saat …
Ketidakjelasan program privatisasi Indosat dilatarbelakangi kenyataan bahwa samapai saat ini belum ada UU pelepasan saham negara itu tidak dimiliki pemerintah. Yang ada baru kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan IMF.
Digitalisasi jadwal rapat tender merupakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan menggunakan Google Calendar sebagai sistem pengingat, solusi ini dirancang untuk mengatasi ketidakhadiran pelaku pengadaan dalam rapat penting. Google Calendar memungkinkan penjadwalan digital yang mudah diakses oleh semua pihak ya…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Pejabat Eselon IV. Moh. Kudori mengambil judul mengenai TALAKGIAT (Talaksana Kegiatan) Ketua DPR RI.
Upaya untuk mempercepat proses administrasi Pengangkatan Antar Waktu (PAW) kepada stakeholders yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terutama Pasal 13 Ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum dan Tata Tertib Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian. Dengan adanya proy…
Proyek perubahan ini disusun dengan tujuan tersusunnya sebuah SOP dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan Building Assessment; kegiatan inspeksi dilakukan rutin sehingga data kerusakan sarana dan prasarana terkumpul dengan baik, dan disusunnya RAB perbaikan dari hasil temuan tersebut; pelaksanaan kegiatan perbaikan dari hasil temuan inspeksi, dan melakukan monitorin…
Aksi perubahan Optimalisasi Penyimpanan dan Penghapusan melalui Aplikasi e-SOMAN BMN (e-storage management) berbasis web-based yang bisa diakses di mana saja (Personal Computer dan perangkat elektronik berbasis Android) merupakan langkah konkrit dalam pemenuhan kebutuhan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dikantor pusat dan di kantor daerah di Ibukota Provinsi di lingkungan Sekretariat Jend…
Checklist digunakan untuk mengecek apakah transaksi Uang Persediaan yang dilakukan setiap harinya sesuai antara dokumen fisik, pencatatan manual dan penginputan yang dilakukan di Aplikasi SAS. Setiap transaksi yang di input di Aplikasi SAS akan dibandingkan dengan file excel di pencatatan manual agar bisa mengetahui adanya kesalahpahaman terhadap mata anggaran atau transaksi sehingga bisa langs…
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Proyek Perubahan (PROPER) ini terkait pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Rapat Sekretariat Komisi V DPR RI. Kunarto mengambil judul mengenai aplikasi "SIMAK Kunker"…
Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dan sendi pokok negara. Buku ini menyajikan tentang teori-teori bernegara baik unsur-unsur terbentuknya suatu negara , pemikiran kenegaraan, teori asal mula berdirinya suatu negara, teori kedaulatan negara, hakikat negara, teori legitimasi negara, negara dan bangsa, tujuann dan fungsi negara, bentuk-bentuk negara, pemerintahan dan sistem…
Buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang berorientasi pada masyarakat. Pelayanan yang baik akan berimplikasi terhadap kepuasan masyarakat, sehingga partisipasi aktif dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Jika konektivitas dan partisipatif sudah terbangun secara sistemati…
Suasana pemerintahan di negeri ini mengalami banyak perubahan sejak dimulainya reformasi dan adanya amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, dalam administrasi negara juga banyak terdapat perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan dalam sistem administrasi negara tersebut, bacalah buku ini. Buku ini mengupas sistem administrasi negara Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara ini hingg…
Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…
Hukum administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah dan sekali gus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah.