Buku ini berisi kumpulan aturan yang mengatur tentang pasar modal. Sebagai upaya mendalami berbagai permasalahan mengenai pasar modal buku ini diterbitkan dengan langkah untuk memberikan edukasi mengenai beragam aturan dan ketentuan tengang pelaksanaan pembentukan pasar modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnyayang menyangkut pasar modal tersebut.
buku ini merupakan himpunan peraturan DPR ri yang isinya mengenai berbagai keputusan DPR sementara dan peraturan presiden dari tahun 1945 hingga 1971
Buku ini memuat paket lima undang-undang perpajakan, yang mana berisi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …
Buku ini berisi tentang himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan, yang mana memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan mengenai pajak penghasilan, serta aturan-aturan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ini memiliki tujuan agar para wajib pajak nantinya dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami peraturan perpajajakan …
untuk lebih mempermudah pengurusan, memperoleh tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai negeri sipil, pemerintah melimpahkan wewenang pembayaran pensiun kepada PT TASPEN. mengingat pentingnya bagaimana mengurus dan prosedur pengurusan pembayaran pensiun / hari tua bagi pegaawai negeri sipil dan ABRI.
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
"Van Es dan Haringman membuat buku manual untuk pelaksanaan hukum wajib militer. Berlakunya Undang-Undang Wajib Militer pada tanggal 1 Maret 1922 membawa penyederhanaan besar dari undang-undang tentang wajib militer. Undang-undang ini menggantikan Hukum Milisi tahun 1912. Untuk alasan tersebut pencapaiannya disambut baik. Perbaikan kedua yang dibawa oleh Undang-Undang Wajib Militer adalah sedik…
Buku ini menjelaskan peran tanggung jawab dan aturan perundang-undangan Senat di Amerika Serikat. Komite Aturan Senat memiliki yurisdiksi atas manajemen internal Senat, serta tanggung jawab untuk membuat undang-undang yang menetapkan undang-undang pemilihan federal. Di bawah konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk memberhentikan seorang pejabat pemerintah, yang pada dasarny…
buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…
Buku ini memuat kumpulan peraturan Angkatan Laut Pemerintah di Hindia. Dengan Keputusan Kerajaan pada 7 Maret 1929, Lembaran Negara Hindia Tahun 1929 No. 110 (termasuk sebagai lampiran I pada bab ini) menetapkan bahwa pada saat perang atau bahaya perang dan dalam keadaan luar biasa lainnya, atas kebijaksanaan Gubernur Jenderal, Angkatan Laut Pemerintah diperuntukkan untuk melaksanakan dinas mil…
untuk melengkapi paket perbajakan yang diterbitkan awal januari 1992 yang berlaku secara menyeluruh bagi pihak wajib pajak. penerbit menghimpun beragam peraturan tentang penatausahaan pembayaran, dan setoran pajak baik perorangan maupun badan. seri perpajakan yang di himpun selama satu kuartal ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi mengenai pajak penghasilan tahun 1992.
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktifitas dan efisiensi seluruh ekonomi perlu ditingkatkan lagi. sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. persero dimana negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya, sebagai salah satu bentuk usaha negara sebagaimana …
penulis menerbitkan buku ini sebagai pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang LLAJ yang akan berlaku pada tanggal 17 september 1993. dasar pemikiran ini dilandaskan kepada kenyataan yang telah dialami pada saat uu no 14 tahun 1992 tentang LLAJ untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh pemerintah. beragam reaksi muncul dari masyarakat biasa, mahasiswa, hingga pakar hukum. dimana ker…
peraturan menteri dalam buku ini merupakan kumpulan dari peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan perpajakan yang dimaksud dihimpun terdiri dari peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak yang di himpun dari…
Untuk merangsang dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian, penerbit mencoba menghimpun dan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah tingkat II, sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, buku ini yang berjudul "perangkat pendukung otonomi daerah" merupakan pelengkap dari penerbitan terdahulu yang …
Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…
"Edisi kesepuluh dari buku Undang-undang dengan julukan ""Rode Grondwet"" atau dalam bahasa Indonesia ""Konstitusi merah"" ini memasukkan perubahan yang dibuat pada hukum negara tertinggi Belanda pada tahun 1946 dan 1948. Fondasi sistem negara, yang tidak tersentuh sejak 1849, dibahas dalam buku konstitusi ini. Bab 14 baru Konstitusi tentang pembentukan masa depan tatanan hukum baru untuk wilay…
Buku De Belgische Grondwet ini adalah buku yang berisikan rangkaian lengkap Undang-undang yang ebrlaku di Belgia pada masa itu. buku cetakan ke-8 (delapan) ini selayaknya buku undang-ungang pada umumnya terdiri atas Bab, Pasal, dan Ayat yang mengatur hal-hal krusial di Belgia. Buku ini juga dilengkapi dengan indeks di beberapa halaman akhir buku untuk mempermudah pembaca menemukan apa yang dica…