Buku ini menguraikan telaah mengenai aspek-aspek kemetrologian yang harus di atur serta rancangan undang-undang kemetrologian sebagai calon pengganti Undang-Undang No.2 tahun1981
"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…
Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden
Pengelolaan kearsipan selalu berkaitan dengan surat, warkat, record dan dokumen lainnya. Demi kelancaran administrasi, baik pada kantor pemrintah maupun swasta, baik kecil maupun besar, luas ataupun sempit, diperlukan adanya administrasi yang tertib dan menyeluruh.
Buku ini merupakan edisi revisi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga ada penambahan peraturan yaitu yang disahkan tahun 2002 - 2004. Namun dilengkapi dengan peraturan kepegawaian yang pertama yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.
Buku ini mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang hukum sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari pengertian dan diversifikasi sumber daya alam; asas-asas pengelolaan sumber daya alam; pandangan terhadap sumber daya alam; kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari masa colonial Hindia Belanda dan Jepang, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai Era Reformasi. Buku ini tepat dijadikan se…
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.
Komentar Undang undang Hak Cipta ini adalah suatu upaya untuk memasyarakatkan hukum hak cipta dan mendorong pemerintah untuk menegakkan hak cipta dan hak terkait secara lebih baik.
Buku yang disusun oleh D. Kooiman ini berisi tentang Undang-Undang Kota Revisi Sejarah Parlemen 1931. Pendahuluan: "Meninggalkan jejak di pasir waktu hanya diberikan kepada beberapa orang. Hanya tindakan tak tertandingi yang ada jaminan bahwa anak cucu tidak akan melupakan orang mati. Sementara Lycurgus, Solon, dan bahkan Drakon masih dikenang setelah ribuan tahun, undang-undang mereka, meskipu…
Buku ini membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Menteri Kan mengenai revisi UU Perkotaan pada November 1928. Proposal ini berusaha untuk menggantikan RUU yang diajukan oleh Menteri Ruys De Beerenbrouck pada tahun 1923, yang sebagian besar didasarkan pada proposal Staatscommissie-Oppenheim, yang diangkat pada tahun 1918. Rancangan terkini oleh Kan berupaya untuk tetap membata…
Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan pembangunan bangsa dan merusak sendi-sendi politik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, telah banyak muncul gagasan strategi pemberantasan korupsi dan cara pencegahannya di berbagai aspek, termasuk dari perspektif aparat penegak hukum. Buku ini merupakan kajian tentang peran hakim dan penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi yang banyak d…
"Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai 25 tahun asuransi sosial. Pada kata pengantar, penulis menjabarkan sejarah singkat mengenai asuransi sosial. Tahun 1903 tanggal 1 Februari, Undang-Undang Kecelakaan 1901 berlaku secara penuh dan dengan itu juga asuransi sosial di Belanda diperkenalkan dan dengan itu pula Bank Asuransi Nasional yang sebelumnya hanya melakukan persiapan dapat menjal…
Buku ini adalah edisi kedua yang sudah diperbesar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada edisi ini telah dicantumkan beberapa penambahan, yaitu ketentuan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tarif biaya pengadilan untuk masalah hukum pidana, hukum ekstradisi yang baru disahkan dalam Undang-Undang 13 Mei 1927, perubahan Lembaran Negara no.…
"Buku ini berisi tentang revisi undang-undang kota. Bagian pertama memberikan gambaran luas tentang undang-undang di berbagai negara dan praktiknya di berbagai kota. Manchester dan London memberi bahan pemikiran. Kedua kota tersebut menunjukkan bagaimana pekerjaan kongregasi telah berkembang dibandingkan dengan masa lalu. Di berbagai kota secara umum ada kecenderungan menjadikan kota sebagai pe…
Nasihat tentang Road Act ini dapat dibaca dalam berbagai cara. Bagi pembaca yang memiliki waktu terbatas, ada cara cepat: ringkasan di awal laporan ini dan jawaban singkat untuk sub-pertanyaan dan pertanyaan utama di akhir berbagai bab berisi perlakuan singkat terhadap subjek. Pembaca yang sangat tertarik dengan proposal untuk memodernisasi UU Jalan dapat langsung ke Bab 7. Pembaca yang ingin m…
Berikut beberapa hal yang dibahas dalam buku ini. Pasal 1 Signifikansi artikel ini sejak 1848 (p. 1). Penggantian "kata-kata« koloni dan kepemilikan> dengan daftar nominatif (h. 2). Meskipun perubahan tersebut sejalan dengan maksud bahwa Pasal 1 telah bermakna sejak tahun 1848, pasal tersebut bisa saja sudah tidak berlaku lagi, terlebih lagi karena amandemen tidak menyelesaikan pertanyaan lama…