Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili

ini berkisah tentang pengalaman seseorang yang diperlakukan tidak manusiawi, bahkan ketika Ia sebetulnya sedang memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Rasa marah, muak, sedih, tak berdaya, terhina menumpuk dalam jiwa satu orang yang sebenarnya mewakili perasaan jutaan orang dalam masa rezim Orde Baru berkuasa. Tidak sampai disitu buku ini berhenti, karena Ia tidak dimaksudkan sebagai kumpulan ra…

Aspek Legal Properti : Teori, Contoh, dan Aplikasi

Buku ini mengajak Anda untuk memahami esensi hukum agraria di Indonesia dari berbagai perspektif, baik menyangkut aspek hukum, bisnis, sosial, dan permasalahan-permasalahan seputar properti. Buki ini juga bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi bisnis, dan semua orang yang sedang menemui masalah-masalah hukum/legal terkait dengan kepemilikan properti. Materi yang dibahas dalam…

Perbandingan hukum dalam konteks global : Sistem Hukum Eropa, Asia, dan Afrika

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-13050457

Deskripsi Fisik

xvi, 888 halaman. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.2 MEN p

Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi Nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru.

Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Arbitrase syariah yang juga disebut arbitrase Islam merupakan bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di Indonesia, keberadaan arbitrase syariah diakui bersama dengan arbitrase non syariah, dan tidak semua negara memiliki kedua institusi arbitrase ini secara berdampingan. Meski fitur arbitrase syariah memiiki kesamaan dengan arbitrase non syariah, namun karakteristi…

Sistem Politik Indonesia: Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif

Perjalan sejarah bangsa kita menunjukkan fakta bahwa sistem politik kita selalu berubah melalui proses eksperimentasi yang belum selesai. Belum ada satu sistem pun yang dianggap sebagai sistem yang sejalan dengan ideologi negara, Pancasila. Setiap sistem selalu dikeritik dan diganti untuk kemudian dikeritik lagi. Buku ini merupakan evaluasi, kritik, dan tawaran solusi untuk sistem politik yang …

Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Repub…

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…

Asal-usul Djakarta tempo doeloe

Ketika anda misalnya sedang melintas di Menteng, Pluit, Bintaro, Kemang, Pondok Indah, Cempaka Putih, Rawamangun, Warung Buncit, Kebayoran dan Cengkareng, pernahkah terpikirkan mengapa tempat itu diberi nama demikian? Ternyata, semua tempat di Jakrta punya riwayat sendiri. Ada yang berasal dari nama pepohonan, binatang, orang, sawah, kebun, hutan, dan peristiwa. dulu merupakan "tempat jin buang…

Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang

Pemahaman dasar tentang kebijakan sosial adalah menyangkut kesejahteraan sosial. Pemahaman dasar berhubungan dengan pendidikan publik, perawatan kesehatan, perumahan, dan kemanan sosial. Namun demikian, pembangunan sosial di negara-negara sedang berkembang menuntut lebih dari sekadar kesejahteraan sosial. Pembangunan di negara berkembang manapun akan selalu menciptakan warga negara marginal - y…

Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis

Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan system ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi diantara Lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan. Reformasi konstitusi dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang ahrus dilakuka…

Mengawal amanat reformasi : perjuangan politik amar makruf nahi munkar Fraks…

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah menggerakkan elemen masyarakat untuk menuntut reformasi dalam semua bidang kehidupan. Perubahan yang signifikan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto, setelah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Reformasi yang kita lakukan memang tidak hanya mencakup aspek politik tetapi juga ekonomi. Secara teoritis, perubahan polit…

Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat: dalam beperkara di mahkamah ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisinya sebagai subjek hukum yang dapat bertindak di hadapan pengadilan, khususnya di peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum. Potensi adanya gugatan atau permohonan untuk uji materiil undang-undang yang berhubungan dengan peran masyarakat adat sa…

Membaca Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-98146-1-8

Deskripsi Fisik

viii, 306 hal. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.959 8 MEM

Jalan tikus menuju kekuasaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-2118-2

Deskripsi Fisik

xxxix, 164 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SAN j

Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi

Isi buku ini mencakup 11 tulisan pilihan yang terfokus pada masalah politik hukum dari sekitar 60 tulisan yang pernah dipresentasikan atau dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah.

Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori dan Terapa…

Buku ini mengemukakan preskripsi sebagai solusi dari masalah hukum yang timbul dari sistem sita aset yang selama ini diterapkan untuk kepentingan pengembalian aset. Dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, sita aset berbasis nilai lebih prospektif diterapkan karena selain tidak perlu membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidananya.

Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. Di sini dapat dipertegas bahwa belum utuh ketika kita mengkaji dan memahami hukum, apabila kajian konstitusi tidak menjadi salah satu rujukan pemahaman kajian hukum yang kita pelajari dan pahami. Disamping itu, pemahaman konstitusi dapat menjadi instrumen upaya melurusk…

Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional KUH Perdata (BW) hukum isla…

Buku hukum keperdataan (dalam perspektif hukum nasional, KUH perdata (BW), hukum islam dan hukum adat) jilid ketiga ini menguraikan bagaimana hubungan atau perikatan sesama manusia ini, baik menurut Hukum Perdata (BW) maupun hukum adat, ditentukan pula menurut syariat Hukum Islam sehingga hubungan atau perikatan tersebut diridhoi oleh oleh Tuhan YME. Uraian tersebut meliputi ketentuan umum ten…

Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer

Buku ini membahas tentang Peradilan Agama sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini menyorot eksistensi Peradilan Agama dalam dinamika politik hukum di Indonesia dari masa ke masa.

Political explore: sebuah kajian ilmu politik

Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh dalam setiap pembahasan melalui berbagai penelusuran sejarah mengenai perkembangan ilmu politik dan penggambaran dari pemikiran tersebut. Buku ini terdiri dari 5 bab, diantaranya membahas tentang sosialisasi politik; budaya politik; partisipasi politik; partai politik; dan politik pemilu: perekayasaan sistem pemilu dan perilaku pemilih.