Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas

Komunikasi sebagai suatu bidang studi bersifat sangat eklektif (menggabungkan berbagai bidang). Eklektisme komunikasi tersebut tampak pada konsep-konsep komunikasi yang berkembang selama ini, yang dirangkum oleh B. Aubrey Fisher ke dalam paradigma atau perspektif komunikasi manusia yang terdiri dari perspektif mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis.

Membangun Negara & Mengembangkan Demokrasi

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang menjadi bahan diskusi pada simposium sehari mengenai "Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI memeilih tema tersebut karena setelah krisis moneter pertengahan Agustus 1997, dan kemudian menyulut kegoncangan politik nasional dan pergantian kepemimpinan negara, timbul gerakan R…

Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan

Buku ini berisi mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang hingga saat ini menjadi bahan kajian dan riset yang menarik perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat secara umum. Buku yang tersaji dihadapan para pembaca ini merupakan kumpulan putusan Mahkaman Konstitusi yang dikategorikan sebagai putusan monumental atau acapkali secara luas dikenal sebagai "landmark decision…

Tegakkan Hukum Gunakan Hukum

Dua kutub mengepung dunia penegakan hukum : menegakkan hukum dan menggunakan hukum. Jalinan rumit itu menghasilkan dampak negatif. Bagaimana menindak koruptot? Terorisme harus dihadapi dengan apa? Lantas apa yang harus dilakukan terhadap kerawanan sosial, perampokan, dan premanisme? Buku yang ditulis dalam gaya jurnalistik. Cara pandang kemanusiaan dihadirkan dalam setiap topik yang dibicarakan…

Hukum perdata Indonesia

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut juga pula hukum privat atau hukum sipil dengan kata lain, hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk, perkawinan, perceraian, kematian, pawarisan dll dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Kajian atas hukum agraria dalam buku ini difokuskan pada aspek yuridis tentang makna,substansi, dan kewenangan negara atas sumber daya alam khususnya tanah, serta penjabarannya dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum hak menguasai negara atas tanah di Indonesia.

Dasar-dasar hukum waris di Indonesia

Jika kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran kita menuju kepada masalah warisan. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, suami atau istri. Bila ahli waris tersebut tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal dunia menjadi milik negara. Buku ini membahas tentang karakteristik dan bentuk waris, masalah pe…

Perbandingan Hukum Perdata

Buku ini berisi mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dari berbagai negara di dunia, baik nasional maupun internasional. Buku Perbandingan Hukum Perdata perlu dipelajari secara ilmiah dan secara hukum merupakan ilmu kenyataan yang menyoroti bidang hukum sebagai perangkat sikap tidak dan perilaku dalam kajian teoritis dan praktis dari berbagai sistem hukum di berbagai negara. Hukum pe…

Konstitusi ekonomi

Buku ini membicarakan berbagai aspek dan masalah ekonomi Indonesia. Misalnya, apakah benar isi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan era globalisasi sekarang ini? Buku ini juga mengupas tuntas sejara

Hukum perdata dalam perspektif BW

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Pembahasan bab perbab disesuaikan dengan perkembangan perundang-undngan. Berlakunya hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralistik. Pengaruh peraturan perundang-undangan dan putusan Badan Peradilan yang membawa perubahan dan perkembangan terhadap KUH perdata adalah sedikit banyak yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009

Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota dewan HAM merupakan suatu peristiwa historis yang patut di syukiri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademis, media, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.

Otonomi perguruan tinggi: Suatu keniscayaan

Buku ini merupakan kumpulan tulisan berisi pemikiran yang bernas dan kepedulian yang tinggi terhadap masa depan pendidikan dan bangsa Indonesia. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama adalah tentang ajakan untuk menganalisis bagaimana masa depan pendidikan tinggi Indonesia dengan berbagai persoalannya. Bagian kedua menjelaskan secara lebih luas, apakah otonomi perguruan tinggi itu d…

Hukum jaminan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di negara manapun, perseorangan (person) dan/atau badan-badan usaha (baik berbadan hukum ataupun tidak) kadangkala memerlukan “dana tambahan” untuk mengembangkan kehidupan dirinya dari perseorangan (person) dan/atau badan-badan usaha yang bersangkutan. Dana tambahan tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada badan-badan u…

Pengukuran Psikologi: Prinsip, Penerapan, dan Isu

Buku ini membahas mengenai pengukuran psikologi secara komprehensif, ilmiah dengan bahasa yang lugas yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar dari edisi sebelumnya. pembahasan buku ini tercakup dalam tiga bagian, yaitu Prinsip, Penerapan, dan Isu dalam tes psikologi. Bagian satu membahas mengenai konsep dasar pengukuran psikologi, statistik, serta administrasi tes yang memberikan fondasi d…

Lintasan sejarah dan gerak dinamika peadilan tata usaha negara (PERATUN)

Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…

Meliput Pemilu 2014 : Peliputan Publik dan Independensi Redaksi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8721-24-0

Deskripsi Fisik

vi, 130 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

302.23 MEL

Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum

Buku ini menampilkan "sisi lain" dari hukum; sisi yang lebih membumi. Kajian buku ini merentang dari: Apa, siapa, dan karakteristik pendekatan sosiologi hukum; bagaimana otonomitas dan efektivitas hukum; bagaimana hubungan antara perubahan yang terjadi di masyarakat dan perubahan hukum; berbagai tipe masyarakat dan hubungannya dengan hukum; serta perbincangan seputar profesi hukum dan aktor hukum.

Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, …

Dalam buku ini dibahas isu-isu politik yang sampai sekarang ini masih kontroversial di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Diawali dengan pemaparan konsep pemikiran Islam klasik hingga ke era modern, buku ini kemudian membahas konsep dan isu spesifik yang berkembang pada masing-masing konteks, dan dikaitkan dengan analisis teologis dan konseptual, seperti hubungan negara dengan agama, demokrasi…

Hukum yang bergerak : tinjauan antropologi hukum

Hukum memiliki banyak wajah, dan berada dalam bentangan aktivitas masyarakat yang luas, dan merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Oleh karenanya hokum harus dipelajari dengan menempatkannya pada konteks social, budaya, ekonomi, dan politik secara holistic. Banyak persoalan hokum dan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bias dijawab secara normative tekstual, oleh karenanya pendekatan ilm…

Abuse of power: penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penangana…

Buku ini memaparkan bagaimana aparat penegak hukum telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses penanganan kasus korupsi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian berkenaan dengan adanya putusan MK No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006. Yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana praktik peradilan perkara tipikor pasca putusan MK; bagaimana implikasinya bila putusa…