Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan Ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu tentang I…
Buku ini mengedepankan tentang adanya gagasan pembaharuan konsepsi hukum pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis. oleh karena itu, dalam buku ini juga diajukan gagasan tentang konsep negara hukum, politik hukum dalam konsep negara hukum, konsep politik hukum pidana dalam negara hukum. aliran dalam hukum pidana, dan politik hukum pidana dalam era otonomi daerah serta pembangunan siste…
Buku ini secara komprehensif mengkaji seluk beluk kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan, bentuk-bentuk tindak pidana kehormatan seperti penistaan, fitnah, dan penghinaan; tindak pidana terhadap kehormatan khusus seperti penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, kepala neg…
Pemahaman hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law) menjadi sangat penting, ketika banyak orang yang mengalami “sindrom teknologi”, yaitu rasa ketakutan yang berlebihan karena khawatir menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan cybercrime. Karena itu, sangat wajar apabila saat ini banyak kalangan menginginkan pemahaman secara benar tentang apa cybercrime, bagaimana karak…
Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mend…
Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…
Buku ini terkait hukum pidana lingkungagn yang secara umum memuat lima hal. Buku ini sangat berguna bagi dosen, peneliti, penegak hukum, mahasiswa, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang concern dengan isu hukum pidana lingkungan
Buku ini berisi tentang pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi karena selama ini dalam penanganan tindak pidana korupsi masih dalam aspek hukum pidana, dan kurang memperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Hukum Administrasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukanterwujudkan pemerintahan yang baik dan bersih be…
Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea barga…
Praktik korupsi sudah demikian massif, jauh lebih parah ketimbang yang terjadi di era Orde Baru. Pelakunya pun, sebagian besar adalah generasi era reformasi atau yang beruntung memperoleh jabatan dan kekuasaan di era reformasi ini, termasuk yang ikut berjuang menjatuhkan Soeharto dari jabatan Presiden RI yang kedua; sungguh sangat ironis. Parahnya lagi, para koruptor itu ternyata sebagian terus…
Bale Mediasi sebagai tempat penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara pra yustisia sangat penting mendapatkan legitimasi berupa payung hukum dan pengakuan dari penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum nasional yang selama ini hanya mengatur tindakan-tindakan hukum pro yustisia yakni penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriks…
Buku ini membahas pedoman masa percobaan pidana (probation period) di Hindia Belanda. Buku ini dibagi menjadi enam (6) bab. Bab pertama membahas apa esensi dari masa percobaan. Bab kedua memuat tentang masa percobaan untuk penjara serta hukuman bersyarat. Bab ketiga berisi tentang masa rehabilitasi setelah hukuman penjara dan rilis bersyarat dari penjara. Bab keempat membahas metode serta aktiv…
Buku dengan judul ‘De Nederlandse Strafvordering’ berisi tentang prosedur kriminal Belanda. Hukum acara pidana mengatur apa yang terjadi antara waktu munculnya kecurigaan bahwa telah dilakukan tindak pidana dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Tujuan dari peraturan ini adalah penerapan hukum pidana kepada yang bersalah dan untuk membiarkan yang tidak bersalah sebisa mungkin tidak terg…
"Buku dengan judul ‘Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht’ karya Suringa merupakan buku pengantar studi hukum pidana Belanda. Hukum pidana adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Kata ini pertama-tama digunakan untuk menunjuk seluruh peraturan yang menentukan kondisi di mana hak atas hukuman muncul untuk negara dan peraturan yang menentukan terdiri dari apa hukuman …
Buku ini adalah buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Disiplin Militer (History of the Military Criminal Code). Jika pembuat undang-undang, dalam klasifikasi dan rangking kejahatan dalam KUHP, memiliki alasan kuat untuk menahan diri dari membuat pemekaran utama serta menerapkan subdivisi, alasan yang sama tentu berlaku untuk gelar semacam itu dalam KUHP Hukum Pidana Militer . Oleh karena …
"Buku ini merupakan bagian pertama dokumen resmi dari revisi Hukum Acara Pidana. Bagian 1 ini secara garis besar berisi rancangan peraturan disertai memorandum penjelasan. Sebelum pada bagian pasal,tertulis bahwa Dewan Hindia-Belanda dengan bangga setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Hukum Acara Pidana. Dalam pendahuluan kata tertulis bahwa sistem penuntutan orang-orang non-E…
Buku ini adalah buku panduan hukum pidana di Hindia Belanda. Ditulis oleh W. De Gelder sebagai wakil presiden pengadilan tinggi Hindia Belanda dan disunting oleh M. S. Koster yang berperan sebagai presiden dewan pertahanan Garut. Terdiri dari 325 halaman, buku ini memuat 81 artikel yang memaparkan pengertian lengkap serta kebijakan perihal-perihal yang berkaitan dengan hukum pidana berlaku di …