Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1954 Tentang Keanggotaan Rep…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Januari 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 515. Undang-undang ini menetapkan bahwa Dana Moneter Internasional (selanjutnya dinamakan "Dana") dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (selanjutnya dinamakan "Bank") telah didirikan sesuai Konperensi Moneter dan Keuangan Perserikat…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 497. Undang-undang ini menyebutkan berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk (Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1953) d…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuan…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 1953 dalam Lembaran Negara Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 503. Undang-undang ini mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta tunjangan-tunjangan kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seyogianya diatur secara lain, dan Undang-undang No.10 tahun 195…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Per…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Mei 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 598. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31Desember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 112. Undang-undang ini mengatur tentang anggaran Kementerian Keuangan Bagian IV terdiri dari 2 bagian, yakni pengeluaran dan penerimaan. Di setiap pengeluaran dan penerimaan, terdiri dari rincian keuangan beserta nominal dan jumlahnya dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda …

UU Nomor 20 Tahun 2009

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indones…

Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kepariwisataan

UU Nomor 9 Tahun 1990, Buku 1 dan 2

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950 - 2004

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Pro…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…

Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya bagi Masyarakat Lokal

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat vital dan tidak tergantikan. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan manusia sepanjang masa. Kebutuhan manusia akan air meningkat terus dari hari ke hari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, jumlah ketersediaan air terbatas. Air menjadi sumber daya yang diperebutkan dan strategis keberadaannya, sehingg…

Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-34-2

Deskripsi Fisik

viii, 284 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dan wakaf

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-52-6

Deskripsi Fisik

vii, 147 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.279.54 HIM

Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99939-7-0

Deskripsi Fisik

xxviii, 586 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-