Perdagangan orang: pencegahan,penanganan, dan perlindungan korban

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan,pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia. Karena itu, perdagangan orang harus dicegah dan ditangani, meskipun pencegahan dan penanganan atas persoalan perdagangan orang tidak mudah dilakukan. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat perlu melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang …

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Posisi Birokrasi dalam Persaingan Politik Pemilukada

Buku ini mengkaji posisi birokrasi dalam persaingan pemilukada. Dalam pemilukada posisi birokrasi pemda cenderung bersifat sebagai instrumen mobilisasi dukungan berbagai tugas pemerintahan pada konteks yang luas. Secara politis, dimensi mobilisasi memegang peranan penting untuk mendukung secara teknis administratif dan alokasi berbagai sumber daya terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Birokr…

Sistem Politik Indonesia Perubahan dan Keberlanjutan Kelembagaan Negara

Fokus serta analisis pembahasan yang diuraikan dalam tulisan di buku ini merujuk kepada azas legal konstitusional dalam melihat perubahan kelembagaan negara setelah amandemen UUD 1945 serta mengaitkan atau membandingkannya dengan sebelum terjadinya perubahan UUD 1945 sehingga akan tampaklah dinamika perubahan tersebut serta dianalisis bagaimana keberlanjutannya di kemudian hari.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepar…

Penyelenggaraan Kepariwisataan menurut UU Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterk…

Mengenal Postur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBN

Untuk mencapai kesajahteraan yang diamanahkan oleh konstitusi kita tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia.Pada hakikatnya, APBN merupakan rencana kerja negara untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan yang dituangkan dalam bentuk angka nominalterperi…

Keamanan Siber Dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia

Tingginya penggunaan internet seiring dengan maraknya keterkaitan internet dengan kehidupan sehari-hari, mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan cyber space semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan cyber space atau yang dikenal dengan istilah cybercrime tersebut meliputi pencurian indentitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan account (email, IM, social network), penyebaran malwar…

Laporan Kunjungan Kerja Teknis Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia adalah untuk melakukan pertemuan dengan Parlemen Kroasia untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua parlemen dan juga menindaklanjuti prospek dan potensi kerja sama hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang-bidang yang mendapatkan perhatian kedua negara yaitu peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

Pembangunan kesejahteraan rakyat : tinjauan terhadap dua tahun pemerintahan S…

Buku ini merupakan tinjauan dan analisis yang mendalam terhadap Buku laporan Dua Tahun Kinerja Pemerintahan SBY-JK, yang diterbitkan oleh Bappenas. Buku Ini menyoroti tentang isu-isu yang aktual dalam bidang kesejahteraan rakyat, yang akan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memahami gejala dan fakta empirik mengenai permasasahan sosial yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan diha…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam Meningkatka…

data dari laporan keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting disamping penerimaan yang bersumber dari pajak bagi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. oleh karena itu, optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara mampu mencapai hasil yang maksimal. bedasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015 s.d tah…

Masalah kepalangmerahan: Suatu tinjauan dari aspek hukum dan sosial

Buku ini membahas masalah kepalangmerahan dari aspek hukum dan sosial. Pembahasan dimulai dari implementasi konvensi Jenewa tahun 1949 terhadap kebijakan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang. Dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan Palang Merah Indonesia dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan korban bencana ditinjau dari perspektif hukum. Aspek sosial bantuan kepalangmerahan ditinj…

Hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional

Buku ini berisikan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang memberi aturan serta batasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata lintas negara;bagaimana memperlakukan tawanan perang,kaidah-kaidah untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan,objek mana saja yang boleh dijadikan sasaran tempur,aksi diplomasi dalam konflik bersenjata dan perlindungannya,mekanisme penyelesaian konflik,…

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Prospek Radio Televisi Republik Indonesia: Sebagai Pengelola Multipleksing

Secara sistematis dan kritis, penulis memaparkan kondisi riilmengenai kondisi dan permasalahan penyelenggaraan penyiaran publiksaat ini. Penulis selanjutnya memberikan gagasan tentang peleburan RRIdan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) yangperintah untuk membuat rancangan undang-undang telah termuat dalamProgram Legislasi Nasional 2014-2019. Penulis juga …

Politik Pemilukada 2010 : Sebuah Kajian terhadap Penyelenggaraan Pemilukada d…

Buku ini merupakan hasil penelitian dan analisis lebih mendalam oleh Tim Politik Dalam Negeri perihal Pemilukada di Kota Dumai serta Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Tantangan ketahanan pangan Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan tulisan data dan informasi terkait industri pangan yang diperoleh dan disarikan dari Kementerian Pertanian, Biro Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …