Handboek Voor Het Verzekeringswezen Deel I - Algemeene Beginselen

KATA PENGANTAR PENULIS UNTUK EDISI PERTAMA Untuk kepentingan kursus asuransi yang diberikan di Institute ""Schoevers"", perlu disusun manual bagi siswa, karena pekerjaan yang ada di bidang ini menangani materi di satu sisi terlalu ketat secara hukum, di sisi lain terlalu terbatas. Pada bagian pertama ini penulis hanya membahas tentang Asas-Asas Umum, sedangkan pada bagian-bagian berikut pener…

Undang - undang republik indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dae…

dalam penjelasan pasal dalam undang undang ini. antara lain, dikemukan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Proinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang akan dit…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Pers…

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…

Himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1992 : Ja…

buku seri perpajakan ini merupakan terbitan yang berkesinambungan dari 5 buku sebelumnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1983 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1990, 1990 dan 1991 yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam himpunan tahun 1992 ini kamu susun secara sistematis dan begitu pula peraturan yang dimuat tahun yang lalu tidak lagi ada dialam himpunan…

Tindak lanjut peraturan perpajakan tahun 1992

buku seri perpajakan ini merupakan kumpulan peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta surat-surat ketetapan pajak dari bulan januari - maret 1992. Bhwa peraturan yang dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan tahun 1991.

Himpunan Peraturan perundang undangan bidang kesehatan 1994 - 1995

buku ini berisikan Peraturan peraturan, keputusan presiden, keputusan menteri / peraturan menteri dan SE yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan yang dikeluarkan tahun 1984-995 serta tahun sebelumnya yang peraturannya masih relevan dengan maskud untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta petugas kesehatan khususnya, agar dalam menjalankan tugas melaksanakan kebijakan pemerintah, be…

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1998 : Januari '98 - Desember '98

perlu kiranya kami sampaikan disini bahwa buku Himpunan Peraturan ini isinya memuat ketentuan perpajakan dari bulan januari hingga desember 1988, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang undangann. maksud dan tujuan penerbit dengan menerbitkan buku ini yaitu untuk membantu para wajib pajak pada khususnya serta para pelaksana pemotong atau pemungut pajak penghasilan.

Inventarisasi dan Analisa terhadap perundang-undangan Lalu-lintas

buku ini pada awalnya merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadan invetrarisasi dan analisa terhadap perundang undangan lalu lintas yang khususnya berlaku di wilayah DKI Jakarta. semula hasil penelitian tersebut hanya akan dipergunakan bagi stydi ilmiah di lingkungan fakultas hukum Universitas Tarumanegara, tetapi, setelah diadakan telah secra lebih medalam timbul ga…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Republik Indonesi…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.

Himpunan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Masa Sida…

Buku Ini Berisi Himpunan UU DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2013 yang membahas mengenai Keistimewaan DIY Yogyakarta,Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011, tentang veteran republik Indonesia, Tentang Industri Pertahanan, Perkoperasian, Pangan, dan sebagainya.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pemantauan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air di 3 daerah dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bah…

Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…

Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …

Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Urgensi Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : Prosiding Semina…

Proceeding Seminar nasional bertema urgensi perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan merupakan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada anggota DPR-RI dalam penyusunan legislasi, khususnya dalam penyusunan RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. pengaturan pengelolaan hutan selama ini mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutana…

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 103 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS, Kedudukan, Tugas, serta fungsi PNS, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri, sert…

Undang-undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI No. 13 Tahun 2016 &…

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik.