Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea barga…
Praktik korupsi sudah demikian massif, jauh lebih parah ketimbang yang terjadi di era Orde Baru. Pelakunya pun, sebagian besar adalah generasi era reformasi atau yang beruntung memperoleh jabatan dan kekuasaan di era reformasi ini, termasuk yang ikut berjuang menjatuhkan Soeharto dari jabatan Presiden RI yang kedua; sungguh sangat ironis. Parahnya lagi, para koruptor itu ternyata sebagian terus…
Bale Mediasi sebagai tempat penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah bentuk alternatif penyelesaian perkara pra yustisia sangat penting mendapatkan legitimasi berupa payung hukum dan pengakuan dari penegak hukum dalam rangka pembaruan hukum nasional yang selama ini hanya mengatur tindakan-tindakan hukum pro yustisia yakni penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriks…
Buku ini membahas pedoman masa percobaan pidana (probation period) di Hindia Belanda. Buku ini dibagi menjadi enam (6) bab. Bab pertama membahas apa esensi dari masa percobaan. Bab kedua memuat tentang masa percobaan untuk penjara serta hukuman bersyarat. Bab ketiga berisi tentang masa rehabilitasi setelah hukuman penjara dan rilis bersyarat dari penjara. Bab keempat membahas metode serta aktiv…
Buku dengan judul ‘De Nederlandse Strafvordering’ berisi tentang prosedur kriminal Belanda. Hukum acara pidana mengatur apa yang terjadi antara waktu munculnya kecurigaan bahwa telah dilakukan tindak pidana dan pelaksanaan pidana terhadap terpidana. Tujuan dari peraturan ini adalah penerapan hukum pidana kepada yang bersalah dan untuk membiarkan yang tidak bersalah sebisa mungkin tidak terg…
"Buku dengan judul ‘Inleiding tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht’ karya Suringa merupakan buku pengantar studi hukum pidana Belanda. Hukum pidana adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Kata ini pertama-tama digunakan untuk menunjuk seluruh peraturan yang menentukan kondisi di mana hak atas hukuman muncul untuk negara dan peraturan yang menentukan terdiri dari apa hukuman …
Buku ini adalah buku yang membahas tentang Hukum Pidana dan Disiplin Militer (History of the Military Criminal Code). Jika pembuat undang-undang, dalam klasifikasi dan rangking kejahatan dalam KUHP, memiliki alasan kuat untuk menahan diri dari membuat pemekaran utama serta menerapkan subdivisi, alasan yang sama tentu berlaku untuk gelar semacam itu dalam KUHP Hukum Pidana Militer . Oleh karena …
"Buku ini merupakan bagian pertama dokumen resmi dari revisi Hukum Acara Pidana. Bagian 1 ini secara garis besar berisi rancangan peraturan disertai memorandum penjelasan. Sebelum pada bagian pasal,tertulis bahwa Dewan Hindia-Belanda dengan bangga setuju dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai revisi Hukum Acara Pidana. Dalam pendahuluan kata tertulis bahwa sistem penuntutan orang-orang non-E…
Buku ini adalah buku panduan hukum pidana di Hindia Belanda. Ditulis oleh W. De Gelder sebagai wakil presiden pengadilan tinggi Hindia Belanda dan disunting oleh M. S. Koster yang berperan sebagai presiden dewan pertahanan Garut. Terdiri dari 325 halaman, buku ini memuat 81 artikel yang memaparkan pengertian lengkap serta kebijakan perihal-perihal yang berkaitan dengan hukum pidana berlaku di …
Buku ini adalah edisi kedua yang sudah diperbesar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada edisi ini telah dicantumkan beberapa penambahan, yaitu ketentuan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tarif biaya pengadilan untuk masalah hukum pidana, hukum ekstradisi yang baru disahkan dalam Undang-Undang 13 Mei 1927, perubahan Lembaran Negara no.…
Buku ini memuat kode acara pidana dan hukum pidana. Seperti judulnya, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kode acara pidana dan bagian kedua kedua adalah kode hukum pidana. Pada buku ini juga terdapat daftar singkatan untuk mempermudah membaca istilah di dalamnya. Kode acara pidana dan hukum pidana dengan amandemen yang dibuat dengan berbagai amandemen sampai dengan 1906 dan…
Buku ini bukan hanya berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat juga catatan serta pernyataan dari W. L. H. Koster sebagai penulis. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kali kata ‘opzettelijk’ (dengan sengaja), ‘Schuld’ (kesalahan), dan ‘wederrechtelijk’ (melawan hukum) disebutkan. Namun, masih terdapat kesalahan penafsiran terhadap kata-kata itu. Seperti cont…
Hukum Pidana Hindia Belanda dijabarkan dan dibahas salam buku ini. Alting dalam kata pengantar buku ini menjelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diterbitkannya buku ini " Kemudian pada tanggal 16 September lalu. Pensiunan Rektor Magnificus, yang melaporkan dari tempat ini tentang nasib Universitas ini setahun yang lalu, ditegaskan olehnya bahwa jumlah guru besar akan ditambah agar lembaga ter…
Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar, yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di lembaga permasyarakatan. banyak cara dan upaya yang telah ditempuh, salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternatif di luar sIstem peradilan pidana. Salah satu model yang dimaksud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali p…
Buku ini membahas antara lain tentang: mengenai kekuasaan kehakiman dan kebijakan penuntutan, penegakan hukum represif positivis, penyelesaian sengketa pidana berbasis keadilan restoratif, penerapan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan penyelesaian perkara berbasis keadilan transformatif.
Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanp…
Penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim (dalam tugasnya) juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum, seperti dosen, jaksa, polisi, pengacara, dan orang-orang yang bekerja di bidang hukum, ternyata buku atau tulisan tentang penemuan hukum, baik yang sifatnya ilmiah maupun praktis, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih sangat sedikit. Buku ini dapat menamb…