Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950 - 2004

Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Pro…

Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…

Pengaturan Air untuk Industri Air Kemasan dan Dampaknya bagi Masyarakat Lokal

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat vital dan tidak tergantikan. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan manusia sepanjang masa. Kebutuhan manusia akan air meningkat terus dari hari ke hari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, jumlah ketersediaan air terbatas. Air menjadi sumber daya yang diperebutkan dan strategis keberadaannya, sehingg…

Himpunan peraturan perundang-undangan penyiaran dan pers

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-34-2

Deskripsi Fisik

viii, 284 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dan wakaf

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8733-52-6

Deskripsi Fisik

vii, 147 p. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.279.54 HIM

Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Ind…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99939-7-0

Deskripsi Fisik

xxviii, 586 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Komando Tertinggi Operasi Ekonomi

Berisi kumpulan peraturan Presiden yang terdiri: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26jplm.T. Tahun 1962 Tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi; Amanat Presiden'panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Tentang Garis-Garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional Dalam Tahun 1962 Mendjelang Pembebasan Irian Barat; Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No 1n…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014Tentang Jaminan Produk Halal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 338, Tambahan Lembaran Negara No. 5619, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencakup pemasukan Benih, Bibit, Bakalan, Ter…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 337, Tambahan Lembaran Negara No. 5618, merupakan undang-undang Perasuransian. Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baikdengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempumaan ketentuanyang telah a…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 308, Tambahan Lembaran Negara No. 5613, merupakan undang-undang Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteiaan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produk…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 298, Tambahan Lembaran Negara No. 5607, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan da…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606, merupakan undang-undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 296, Tambahan Lembaran Negara No. 5605, merupakan undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014Tentang Kelautan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 294, Tambahan Lembaran Negara No. 5603, merupakan undang-undang tentang Kelautan. Pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketent…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014Tentang Pencarian dan Per…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 267, Tambahan Lembaran Negara No. 5600, merupakan undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan. Undang-Undang ini bertujuan: (i) mengatur penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan secara cepat, tepat, terkoordinasi, serta menguatkan fungsi kelembagaan pemerintahan yang bertugas melaksanaka…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta.

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 266, Tambahan Lembaran Negara No. 5599, merupakan undang-undang tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang hak cipta yang baru secara garis besar mengatur tentang:a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014Tentang Anggaran Pendapat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…