De Geest van Artikel 110 van het Nederlandsch-Indisch Regerings-Reglement, Be…

Kata Pengantar: “Bangsa Belanda telah diberitahu dalam berbagai kesempatan bahwa, menurut banyak orang, kebutuhan untuk mengatur urusan percetakan di Hindia Belanda perlu diatur dengan undang-undang. Sebagaimana telah diindikasikan secara jelas dalam pembahasan ayat terakhir pasal 59 UUD, pengaturan oleh Undang-Undang tentang hal-hal yang tidak secara khusus tercantum dalam ayat-ayat sebelumn…

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.

De Ned.-Indischë Belastingordonnaties

Pada buku ini penulis berniat untuk memasukkan semua peraturan mengenai pajak dan juga peraturan kota di bidang perpajakan. Namun, itu semua tidak dapat dituliskan secara menyeluruh karena adanya permasalahan kepada penerbit, sehingga buku ini hanya berfokus pada peraturan pajak yang ada di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Meskipun tidak langsung bersinggungan dengan per…

De Grondwet Wijzigingen van 1948

Buku ini berisi tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1948. Pada bagian awal buku terdapat penjelasan sejarah secara singkat terkait hubungan antara amendemen Undang-Undang Dasar 1948 dengan terbitan ‘Undang-Undang Dasar 1938’ yang dipublikasi oleh Mr L. A. Kesper. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca dapat memiliki gambaran umum tentang perubahan antara Undang-Undang Dasar 1938 dan 194…

Asas-asas Hukum Perburuhan

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Di samping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian Hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan

Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945

Buku ini memuat ulasan ilmiah tentang: Bab I: Reformasi ketatanegaraan yang meliputi pembahasan tentang agenda perubahan UUD, reformasi kelembagaan negara, reformasi peraturan perundang-undangan, dukungan budaya hukum. Bab II: Organ negara dan pergeseran kekuasaan, mencakup kedaulatan dan pembatasan kekuasaan, MPR, DPR/DPRD, lembaga Kepresidenan, kekuasaan kehakiman. Bab III: Institusi kepresid…

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Buku ini berisi tentang pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya dibahas mengenai pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Merek, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip ikhtikad baik; perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya perjanjian TRIP's; beberapa kasus dan pelanggaran merk dan…

Djaminan Pemerintah kepada Pegawai Negeri

Buku ini memuat serangkaian peraturan kepegawaian terkait hak dan kewajibannya yang saling timbal-balik.

Perdjandjian dwikewarganegaraan R.I.-R.R.T. dan pelaksanaannja

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

306 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323.6 LIE

Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun…

Buku Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun 1999 ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara dalam hal Kepabeanan berdasarkan surat-surat keputusan.

Proeve van Een Ontwerp van Wet: Betreffende De Organen Belast met De Uitvoeri…

Meskipun undang-undang ketenagakerjaan pada dasarnya adalah hukum perdata, undang-undang ketenagakerjaan nasional kita pada dasarnya adalah undang-undang konstitusional. Secara khusus, undang-undang asuransi sosial hanya menciptakan hubungan di bawah undang-undang konstitusional. Dalam undang-undang ini kewajiban dibebankan pada pengusaha dalam keadaan tertentu dan pada pekerja dalam kondisi te…

Arbeidsrechtelijke Opstellen

"Dalam bukunya yang berjudul Arbeidsrechtelijke Opstellen, Mok menjelaskan tentang penyusunan undang-undang ketenagakerjaan di Belanda. Hukum perburuhan adalah salah satu bagian hukum termuda. Belum lama berselang kontrak kerja dianggap sebagai ikatan hukum murni antara pemberi kerja dan pekerja, sebagai pertukaran dua jasa, sebagai pembelian komoditas tenaga kerja dengan harga upah. Kemajuan p…

Handboek voor de Politie

Buku ini (Bagian Ketiga) sebenarnya hanyalah 1 dari banyak buku lainnya. Buku cetakan ketiga ini Undang-Undang Lalu Lintas Jalan karena Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang baru akan segera diundangkan, Undang-Undang Lalu Lintas yang lama (Peraturan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Sepeda dan Motor) belum dimasukkan. Segera setelah Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang baru diberlakukan, tind…

Verklaring van de Nederlandsch Indische Strafwetboeken

KUHP Hindia Belanda dijelaskan secara lugas di dalam buku ini. Kurang lebih, dalam 30 halaman pertama Mr. C. W. Margadant menjabarkan pemahaman, Sejarah terbentuk atau terciptanya KUHP ini, dan bagaimana penerapannya di Hindia Belanda. Margadant menjelaskan pula bahwa KUHP adalah dokumen yang mengumpulkan semua atau sebagian besar hukum pidana di yurisdiksi tertentu. KUHP biasanya mencakup keja…

Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pengadaan, dan Pember…

Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…

De Provinciale Wet

"Buku ini menjelaskan tentang Undang-Undang Provinsi di Belanda. Sudah cukup lama penulis sadar bahwa tidak ada tinjauan sistematis tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Provinsi. Hal tersebut menggerakkan hati penulis untuk membuat buku yang isinya sebuah seruan untuk menjelaskan dan mengkritik. Buku ini memiliki karakter yang agak campuran: sebagian kompilasi, sebagian kritis, sebag…

Waterstaatswetgeving: Tweede, Herziene Druk

Kooiman dalam bukunya membahas mengenai Undang-Undang Pengelolaan Air. Buku ini merupakan jilid kedua yang telah direvisi. Lima jilid Undang-Undang Pengelolaan Air muncul pada tahun 1902, 1906, 1910, 1915 dan 1921. Di bagian selanjutnya Kooiman juga memperhatikan secara teratur keputusan yudisial dan administratif mengenai undang-undang yang dibahas sebelumnya. Daripada hanya menambahkan bagian…

Bewijs en Verjaring naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek

Buku ini berisi tentang pembuktian dan kadaluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terlepas dari keberatan teknis saat menulis buku ini, penulis merasa senang melihat peluang setelah bagian-bagian dari Hukum Kontrak, Pembuktian dan Kadaluwarsa yang diumumkan dalam pengantar Hukum Perorangan ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Melalui buku ini, penulis ingin menyajik…

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Verzameling van Voorschriften tot Uitvoering van De B.B.L. 1925/28

Buku ini berisi kumpulan peraturan untuk eksekusi Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana diketahui, baik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara sering mengalami kesulitan dalam penerapan ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk…