Het Wetboek van Strafrecht en Het Wetboek van Strafvordering (tweede, vermeer…

Buku ini adalah edisi kedua yang sudah diperbesar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada edisi ini telah dicantumkan beberapa penambahan, yaitu ketentuan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tarif biaya pengadilan untuk masalah hukum pidana, hukum ekstradisi yang baru disahkan dalam Undang-Undang 13 Mei 1927, perubahan Lembaran Negara no.…

De wetboeken van strafvordering en strafrecht

Buku ini memuat kode acara pidana dan hukum pidana. Seperti judulnya, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kode acara pidana dan bagian kedua kedua adalah kode hukum pidana. Pada buku ini juga terdapat daftar singkatan untuk mempermudah membaca istilah di dalamnya. Kode acara pidana dan hukum pidana dengan amandemen yang dibuat dengan berbagai amandemen sampai dengan 1906 dan…

Wetboek van Strafrecht met Aantekeningen en Verklaringen (tweede druk)

Buku ini bukan hanya berisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat juga catatan serta pernyataan dari W. L. H. Koster sebagai penulis. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sering kali kata ‘opzettelijk’ (dengan sengaja), ‘Schuld’ (kesalahan), dan ‘wederrechtelijk’ (melawan hukum) disebutkan. Namun, masih terdapat kesalahan penafsiran terhadap kata-kata itu. Seperti cont…

Indisch Strafrecht

Hukum Pidana Hindia Belanda dijabarkan dan dibahas salam buku ini. Alting dalam kata pengantar buku ini menjelaskan sedikit maksud dan tujuan dari diterbitkannya buku ini " Kemudian pada tanggal 16 September lalu. Pensiunan Rektor Magnificus, yang melaporkan dari tempat ini tentang nasib Universitas ini setahun yang lalu, ditegaskan olehnya bahwa jumlah guru besar akan ditambah agar lembaga ter…

Tindak Pidana Korupsi : pemberantasan dan pencegahan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-8061-35-7

Deskripsi Fisik

xii, 204 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 MAR t

Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-543-097-1

Deskripsi Fisik

xiv, 422 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.77 PAR H

Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum …

Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar, yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di lembaga permasyarakatan. banyak cara dan upaya yang telah ditempuh, salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternatif di luar sIstem peradilan pidana. Salah satu model yang dimaksud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali p…

Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif

Buku ini membahas antara lain tentang: mengenai kekuasaan kehakiman dan kebijakan penuntutan, penegakan hukum represif positivis, penyelesaian sengketa pidana berbasis keadilan restoratif, penerapan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan penyelesaian perkara berbasis keadilan transformatif.

Konsep kerugian keuangan negara

Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanp…

Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim (dalam tugasnya) juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum, seperti dosen, jaksa, polisi, pengacara, dan orang-orang yang bekerja di bidang hukum, ternyata buku atau tulisan tentang penemuan hukum, baik yang sifatnya ilmiah maupun praktis, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih sangat sedikit. Buku ini dapat menamb…

De Deskundige in de Nederlandsch-Indische Jurispdrudentie. Studie van Materie…

Buku ini membahas mengenai ahli dalam kasus hukum Hindia, sebuah studi hukum pidana substantif. Badan Arsip untuk Kriminologi, Antropologi Kriminal, dan Kriminalistik di German berpendapat pada tahun 1932, “Ketika menyelidiki tindak pidana terdapat beberapa bukti berharga diabaikan, hanya para ahli hukum yang dapat memberikan layanan yang tepat”. Keberadaan seorang ahli dalam sebuah proses …

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Vereenvoudiging van het Strafprocesrecht voor Europeanen: Toelichting en ontw…

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Buku ini memberikan jawaban atas sederet pertanyaan terkait hukum pidana islam. Sebelum memaparkan hukum pidana Islam, buku ini menjelaskna terlebih dahulu seputar hukum pidana, Islam dan Syariah, serta hukum, moral dan keadilan

Audit forensik lawan korupsi

Hubungan antara pemberi amanah dengan yang menjalankan amanah merupakan suatu kontrak, baik secara eksplisit maupun implisit. Implementasi kontrak tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik mengingat masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing. Buku ini menguraikan hal-hal terkait dengan audit forensik disertai contoh konkret audit atas kasus korupsi.

Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara tidak sah agas tidak diketahui jejaknya. Dalam situasi jaman ketika fenomena korupsi marak dilakukan, kasus pencucian uang semakin banyak ditemukan.

Argumen pembalikan beban pembuktian: sebagai metode prioritas dalam pemberant…

Pembahasan substansial buku argumen pembalikan beban pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini memberikan solusi terhadap upaya dengan menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara.

Tindak Pidana Gratifikasi

Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Dalam prakteknya, gratifikasi telah menimbulkan konsekuensi di bidang penegakan hukum karena terjadinya perbedaan penafsiran antar lembaga penegak …

Tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang & jasa

Buku ini mengurai persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang jasa berdarkan tinjauan praktis dan teoritis. dan membahas sejarah peraturan pengadaan barang jasa, metode, serta tahapan pengadaan barang jasa, di samping itu juga menelaah aspek norma dan etika serta prinsip prinsip hukumya untuk menghindari potensi terjadinya tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia

Buku ini memberikan deskripsi selengkap mungkin tentang tindak pidana korupsi sehingga diharapkan relatif dapat ditelaah dan dibaca oleh pelbagai kalangan mulai masyarakat umum sampai dengan para mahasiswa, teoritis maupun praktisi. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindana yang luar biasa penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa pula. Dalam bab V, me…