Meskipun undang-undang ketenagakerjaan pada dasarnya adalah hukum perdata, undang-undang ketenagakerjaan nasional kita pada dasarnya adalah undang-undang konstitusional. Secara khusus, undang-undang asuransi sosial hanya menciptakan hubungan di bawah undang-undang konstitusional. Dalam undang-undang ini kewajiban dibebankan pada pengusaha dalam keadaan tertentu dan pada pekerja dalam kondisi te…
"Dalam bukunya yang berjudul Arbeidsrechtelijke Opstellen, Mok menjelaskan tentang penyusunan undang-undang ketenagakerjaan di Belanda. Hukum perburuhan adalah salah satu bagian hukum termuda. Belum lama berselang kontrak kerja dianggap sebagai ikatan hukum murni antara pemberi kerja dan pekerja, sebagai pertukaran dua jasa, sebagai pembelian komoditas tenaga kerja dengan harga upah. Kemajuan p…
Buku ini (Bagian Ketiga) sebenarnya hanyalah 1 dari banyak buku lainnya. Buku cetakan ketiga ini Undang-Undang Lalu Lintas Jalan karena Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang baru akan segera diundangkan, Undang-Undang Lalu Lintas yang lama (Peraturan Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Sepeda dan Motor) belum dimasukkan. Segera setelah Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang baru diberlakukan, tind…
KUHP Hindia Belanda dijelaskan secara lugas di dalam buku ini. Kurang lebih, dalam 30 halaman pertama Mr. C. W. Margadant menjabarkan pemahaman, Sejarah terbentuk atau terciptanya KUHP ini, dan bagaimana penerapannya di Hindia Belanda. Margadant menjelaskan pula bahwa KUHP adalah dokumen yang mengumpulkan semua atau sebagian besar hukum pidana di yurisdiksi tertentu. KUHP biasanya mencakup keja…
Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…
"Buku ini menjelaskan tentang Undang-Undang Provinsi di Belanda. Sudah cukup lama penulis sadar bahwa tidak ada tinjauan sistematis tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Provinsi. Hal tersebut menggerakkan hati penulis untuk membuat buku yang isinya sebuah seruan untuk menjelaskan dan mengkritik. Buku ini memiliki karakter yang agak campuran: sebagian kompilasi, sebagian kritis, sebag…
Kooiman dalam bukunya membahas mengenai Undang-Undang Pengelolaan Air. Buku ini merupakan jilid kedua yang telah direvisi. Lima jilid Undang-Undang Pengelolaan Air muncul pada tahun 1902, 1906, 1910, 1915 dan 1921. Di bagian selanjutnya Kooiman juga memperhatikan secara teratur keputusan yudisial dan administratif mengenai undang-undang yang dibahas sebelumnya. Daripada hanya menambahkan bagian…
Buku ini berisi tentang pembuktian dan kadaluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terlepas dari keberatan teknis saat menulis buku ini, penulis merasa senang melihat peluang setelah bagian-bagian dari Hukum Kontrak, Pembuktian dan Kadaluwarsa yang diumumkan dalam pengantar Hukum Perorangan ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Melalui buku ini, penulis ingin menyajik…
Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…
Buku ini berisi kumpulan peraturan untuk eksekusi Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk Pegawai Negeri Sipil). Sebagaimana diketahui, baik Pegawai Negeri Sipil maupun aparat negara sering mengalami kesulitan dalam penerapan ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren (B.B.L) (Peraturan Upah untuk…
Dalam buku ini berisi dokumen tentang peraturan pensiun pegawai sipil Belanda di Hindia Belanda. Dewan Delegasi Asosiasi yang telah terhubung dengan perjanjian kita memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan pensiun dan pensiun pejabat Hindia Belanda. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Langkah pertama untuk memulai tindakan tersebut yaitu deng…
Buku ini memberikan dalam bentuk yang agak diperluas substansi dari serangkaian kuliah yang disampaikan di Universitas Johns Hopkins pada bulan Maret 1915. Asal usul buku ini menjelaskan karakternya itu sendiri yang mana buku ini adalah esai kritik yang membangun, dan bukan risalah sistematis. Tujuannya adalah untuk menyarankan kemungkinan melengkapi doktrin hukum ketatanegaraan yang telah mapa…
Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.
buku ini merupakan kumpulan undang undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, buku ini juga dilengkapi dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd tahun anggaran 1999-200, uu no 7 tahun 1999 tentang apbn. 1999-2000, dan keppres no 6 tahu 1999 tet…
untuk lebih mempermudah pengurusan, memperoleh tabungan hari tua dan pensiun bagi Pegawai negeri sipil, pemerintah melimpahkan wewenang pembayaran pensiun kepada PT TASPEN. mengingat pentingnya bagaimana mengurus dan prosedur pengurusan pembayaran pensiun / hari tua bagi pegaawai negeri sipil dan ABRI.
"Van Es dan Haringman membuat buku manual untuk pelaksanaan hukum wajib militer. Berlakunya Undang-Undang Wajib Militer pada tanggal 1 Maret 1922 membawa penyederhanaan besar dari undang-undang tentang wajib militer. Undang-undang ini menggantikan Hukum Milisi tahun 1912. Untuk alasan tersebut pencapaiannya disambut baik. Perbaikan kedua yang dibawa oleh Undang-Undang Wajib Militer adalah sedik…
buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…
Buku ini memuat kumpulan peraturan Angkatan Laut Pemerintah di Hindia. Dengan Keputusan Kerajaan pada 7 Maret 1929, Lembaran Negara Hindia Tahun 1929 No. 110 (termasuk sebagai lampiran I pada bab ini) menetapkan bahwa pada saat perang atau bahaya perang dan dalam keadaan luar biasa lainnya, atas kebijaksanaan Gubernur Jenderal, Angkatan Laut Pemerintah diperuntukkan untuk melaksanakan dinas mil…
untuk melengkapi paket perbajakan yang diterbitkan awal januari 1992 yang berlaku secara menyeluruh bagi pihak wajib pajak. penerbit menghimpun beragam peraturan tentang penatausahaan pembayaran, dan setoran pajak baik perorangan maupun badan. seri perpajakan yang di himpun selama satu kuartal ini dimaksudkan untuk melengkapi informasi mengenai pajak penghasilan tahun 1992.
buku ini diharapkan selain sebagai pedoman bagi para wajib pajak dan dunia usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. juga sangat membantu para pejabat bersangkutan dalam menangani masalah PPN baik yang ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. karena hingga saat ini masyarakat wajib pajak terutama kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang ekspor maupu impor, sering terbentur dengan mas…