Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum

Buku Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum membahas hubungan antara prinsip-prinsip hukum konstitusi dan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pilar utama demokrasi. Pembahasan mencakup landasan konstitusional pemilu, sistem dan mekanisme pemilihan umum, peran lembaga penyelenggara, serta perlindungan hak politik warga negara. Buku ini juga mengulas berbagai permasalahan hukum dalam praktik pemilu…

Perkembangan Hukum Diplomatik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-043-5

Deskripsi Fisik

xii, 202 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.0854 SUR p

Catatan Delapan Windu Made Mangku Pastika : Menjawab Hak Jawab

Paparan buku ini merupakan hasil kontemplasi dari dua perjalanan. Perjalanan pertama adalah atas sengketa Pers antara Made Mangku Pastika (MMP), Gubernur Provinsi Bali, dengan Bali Post (BP). Sengketa itu terbawa ke ranah hukum dan berbingkai perkara perdata dalam upaya memperoleh dan menemukan keadilan. Berperkara, bersengketa atau berkasus, pada dasarnya adalah mengelola konflik, akibat perge…

Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-012-9

Deskripsi Fisik

x, 83, : 20 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.40.38 PER p

Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers

Buku ini membedah Undang-Undang No 40 Tahun 1999 dari aspek hukum. Penulisnya menguraikan sejarah perkembangan kemerdekaan Pers sejak awal kemerdekaan sampai terjadinya reformasi, serta memberikan pembuktian adanya suatu benang merah politik hukum terhadap kemerdekaan Pers pada setiap periode yang berbeda. Begitu pula diterangkan terjadinya tahapan perkembangan negara hukum dan dimana posisi ke…

Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas I…

Ilmu Pengetahuan, teknologi dan industri telah membawa berbagai kemanjuan, tetapi sekaligus melahirkan pula resiko-resiko dalam kehidpan yang seringkali berakibat jauh dan panjangan. Risiko kerawanan lingkungan hidup adalah salah satu contoh aktualnya. Sebuah kerawanan akibat rekayasa manusia yang mengejar kenikmatan ekonomi melalui kekuatan industri. Kerawanan lingkungan hidup dapat berwujud p…

Konsep negara kepulauan :perspektif hukum laut dan penetapan garis batas nega…

Bibliografi : halaman 177-188

Upetisme ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 395 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 PRA u

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viiii, 166 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 SIT t

Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional

Dalam buku ini dijelaskan sumber hukum udara internasional maupun nasional, konsep tanggung jawab hukum, hukum udara internasional seperti Konvensi Warsawa, Protokol Den Haag, Protokol Guatemala City dan protokol tambahan Montreal. Buku ini berfokus pada aspek konsep tanggung jawab operator terhadap kecelakaan pesawat udara, kerugian yang diderita para penumpang maupun cargo. Semua berawal dan …

Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan "Space Treaty 1967"

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 107 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.097.6 ABD p

Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi

Buku ini ditulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai penyedia jasa bidang jasa komnstruksi pada tiga buah BUMN selama hampir 3 dekade ditambah 13 tahun menggeluti masalah yang berhubungan dengan hukum konstruksi dan 6 tahun terakhir ini menangani masalah klaim kontruski dan penyelesaian sengketa konstruksi melalui Arbitrase dari para klien Kantor Advokat Gani Dejmat dan Partn…

Hukum Mineral dan Batubara

Bidang hukum bidang pertambangan, mineral dan batubara telah memiliki berbagai payung peraturan yang diharapkan dapat mengatur segala sesuatu yang terkait dengan subyek, obyek, serta hal-hal lain yang terkait, seperti persoalan dampak lingkungan dan perpajakan. Untuk penanganan lingkungan hidup misalnya diperlukan pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, jaminan reklamasi dan dana jamina…

Demokrasi, Transisi, Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik

Buku ini disusun penulis sebagai lontaran ide untuk upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan upaya pemberantasan tak akan pernah berhasil apabila hanya bertumpu pada sebuah institusi semata. Persoalan korupsi ini terlalu besar. Karena itu kita perlu membangun apa yang disebut Jeremy Pope, sebagai Sistem Integritas Nasional.

Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagai sasaran utama dari para produsen, konsumen berada pada posisi rentan untuk mengalami ketidakadilan dan manipulasi dalam relasi produsen-konsumen. Bahkan teknik promosi dan advertising menyebabkan tak jarang konsumen tanpa sadar membeli produk-produk secara tidak rasional atau dilanggar hak-haknya. Karena itu, dibutuhkan seperangkat aturan dan regulasi yang bisa membela hak-hak konsumen …

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan praktisi atas bahan bacaan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen yang masih langka saat ini, mahasiswa kesulitan dalam mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Hukum Pidana Umum

Buku "Hukum Pidana Umum" karya Faisal (bersama Muhammad Rustamaji) adalah referensi akademis yang membahas dasar-dasar dan aturan dalam hukum pidana, mencakup norma, larangan, serta sanksi bagi pelanggar, yang umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini menjelaskan konsep-konsep kunci dalam hukum pidana umum seperti pengertian pidana, asas legalitas, dan perbedaan den…

Hukum lingkungan & pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: dileng…

Buku ini terdiri dari 6 Bab,membahas tentang Ekologi, Sejarah Perkembangan Hukum lingkungan,Hukum lingkungan dan arah politik hukum lingkungan di Indonesia,Prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaannya di Indonesia,Analisis mengenai dampak lingkungan,dan Penegakan hukum lingkungan.

Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital

Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …

Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulanga…

dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…