Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-543-097-1

Deskripsi Fisik

xiv, 422 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.77 PAR H

Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum …

Penegakan hukum pidana di Indonesia menemukan dua masalah besar, yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di lembaga permasyarakatan. banyak cara dan upaya yang telah ditempuh, salah satunya dengan usaha memperkenalkan kembali model-model penyelesaian alternatif di luar sIstem peradilan pidana. Salah satu model yang dimaksud adalah dengan gagasan memberlakukan kembali p…

Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif

Buku ini membahas antara lain tentang: mengenai kekuasaan kehakiman dan kebijakan penuntutan, penegakan hukum represif positivis, penyelesaian sengketa pidana berbasis keadilan restoratif, penerapan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan penyelesaian perkara berbasis keadilan transformatif.

Konsep kerugian keuangan negara

Keuangan negara mencakup seluruh kekayaan negara termasuk uang dan sesuatu yang berharga. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa. Dalam praktik peradilan, kerugian keuangan negara dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanp…

Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana

Penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim (dalam tugasnya) juga oleh orang-orang yang bekerja di bidang hukum, seperti dosen, jaksa, polisi, pengacara, dan orang-orang yang bekerja di bidang hukum, ternyata buku atau tulisan tentang penemuan hukum, baik yang sifatnya ilmiah maupun praktis, terutama yang ditulis dalam bahasa Indonesia masih sangat sedikit. Buku ini dapat menamb…

De Deskundige in de Nederlandsch-Indische Jurispdrudentie. Studie van Materie…

Buku ini membahas mengenai ahli dalam kasus hukum Hindia, sebuah studi hukum pidana substantif. Badan Arsip untuk Kriminologi, Antropologi Kriminal, dan Kriminalistik di German berpendapat pada tahun 1932, “Ketika menyelidiki tindak pidana terdapat beberapa bukti berharga diabaikan, hanya para ahli hukum yang dapat memberikan layanan yang tepat”. Keberadaan seorang ahli dalam sebuah proses …

Verordeningen op de Bedrijven e.d. In De Gemeente Batavia

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Vereenvoudiging van het Strafprocesrecht voor Europeanen: Toelichting en ontw…

Selama tahun 1929, Pemerintah meminta Komisi Peninjauan Hukum Acara Pidana secepat mungkin merancang ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memungkinkan persidangan orang Tionghoa di negara ini secara praktis dalam kasus pidana yang setara dengan orang Eropa. Untuk memenuhi tugas ini, melalui surat tertanggal 15 April 1930, Komisi menyerahkan rancangan peraturan dengan catatan penjelasan, be…

Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Buku ini memberikan jawaban atas sederet pertanyaan terkait hukum pidana islam. Sebelum memaparkan hukum pidana Islam, buku ini menjelaskna terlebih dahulu seputar hukum pidana, Islam dan Syariah, serta hukum, moral dan keadilan

Audit forensik lawan korupsi

Hubungan antara pemberi amanah dengan yang menjalankan amanah merupakan suatu kontrak, baik secara eksplisit maupun implisit. Implementasi kontrak tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik mengingat masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing. Buku ini menguraikan hal-hal terkait dengan audit forensik disertai contoh konkret audit atas kasus korupsi.

Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara tidak sah agas tidak diketahui jejaknya. Dalam situasi jaman ketika fenomena korupsi marak dilakukan, kasus pencucian uang semakin banyak ditemukan.

Argumen pembalikan beban pembuktian: sebagai metode prioritas dalam pemberant…

Pembahasan substansial buku argumen pembalikan beban pembuktian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ini memberikan solusi terhadap upaya dengan menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium bagi pengembalian kerugian keuangan negara.

Tindak Pidana Gratifikasi

Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Dalam prakteknya, gratifikasi telah menimbulkan konsekuensi di bidang penegakan hukum karena terjadinya perbedaan penafsiran antar lembaga penegak …

Tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang & jasa

Buku ini mengurai persoalan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang jasa berdarkan tinjauan praktis dan teoritis. dan membahas sejarah peraturan pengadaan barang jasa, metode, serta tahapan pengadaan barang jasa, di samping itu juga menelaah aspek norma dan etika serta prinsip prinsip hukumya untuk menghindari potensi terjadinya tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia

Buku ini memberikan deskripsi selengkap mungkin tentang tindak pidana korupsi sehingga diharapkan relatif dapat ditelaah dan dibaca oleh pelbagai kalangan mulai masyarakat umum sampai dengan para mahasiswa, teoritis maupun praktisi. Secara normatif, tindak pidana korupsi sebagai tindana yang luar biasa penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek yuridis yang luar biasa pula. Dalam bab V, me…

Perampasan Harta Hasil Korupsi

Buku ini akan membuka paradigma baru di kalangan akademisi dan praktisi hukum, sehingga pada gilirannya dapat bermanfaat dalam praktik dan proses peradilan untuk mencapai efisiensi proses pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Paradigma yang dibangun dalam buku ini, dimaksudkan untuk memperkuat proses asset recovery di bidang tindak pidana korupsi melalui penegakan Und…

Pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi

Secara garis besar ruang lingkup penulisan dalam buku ini terdiri dari tujuh topik bahasan. Pertama, pendahuluan yang merupakan latar belakang penulisan sebagai adanya kesenjangan antara harapan dan realitas sosial dalam memandang aktivitas korporasi dan penegakan hukum. Kedua, identifikasi teoretis yang menjelaskan kajian akademis terhadap kejahatan korporasi, serta perhatian masyarakat terhad…

Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Pembaruan hukum pidana merupakan peermasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam mengupayakan terbentuknya hukum pidana nasional yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman.

Pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat dalam H.I.R.

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edisi kedua buku ini mengangkat tema tindak pidana korupsi dan menggunakannya untuk menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara yang beragam, dan bukan seragam (atau baku). Kasus-kasus para pihak di Pengadilan (seperti dijelaskan dalam dalil-dalil Prof. M. Trapman: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) bahkan dokter rumah sakit (kasus obstruction of justice) dan beberapa akuntan BPK (da…