Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Edisi kedua buku ini mengangkat tema tindak pidana korupsi dan menggunakannya untuk menjelaskan perhitungan kerugian keuangan negara yang beragam, dan bukan seragam (atau baku). Kasus-kasus para pihak di Pengadilan (seperti dijelaskan dalam dalil-dalil Prof. M. Trapman: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, Terdakwa) bahkan dokter rumah sakit (kasus obstruction of justice) dan beberapa akuntan BPK (da…

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …

Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa seringkali disama artikan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal di antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan desa terpisah pengaturannya. Demikian pula dalam struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengaturan pengelolaan keuangan desa, sudah jelas pengaturannya.

Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Keuangan negara merupakan elemen yang paling esensial dalam pelaksanaan bernegara. Salah satu persoalan pokok Negara Hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Salah satu kewenangan dimaksud adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan, aspek yang vital untuk pembangunan suatu bangsa. Kewenangan tersebut harus dilakukan pengawasan (control).

Akuntabilitas & dinamika: Pengelolaan keuangan daerah

Buku ini menjelaskan tentang reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Clean & Good Governance. Reformasi telah dilakukan melalui Standar Akutansi berbasis kas (cash basis), lalu menjadi kas menuju akrual (cash towards accrual) dan sekarang menjadi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis akral (accrual basis). Reformasi tersebut dilakuka…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

25/1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

15/2004

BUMR Badan Usaha Milik Rakyat : Lembaga Pelaku Ekonomi dan Keuangan Inklusif

BUMR adalah bentuk "korporatisasi" koperasi dan UMKM, sehingga menjadi badan usaha yang terstruktur, dikelola secara profesional, model BUMR melahirkan kekuatan ekonomi nasional karena memiliki skala usaha yang layak untuk mampu berkompetisi dan bekerja sama dengan badan usaha lainnya, dalam arena bisnis domestik maupun global. Buku ini membahas dimensi baru dalam kerangka pembangunan ekonomi m…

The Cashflow Quadrant : Panduan Ayah Kaya Menuju Kebebasan Finansial

best seller ini akan memperlihatkan mengapa beberapa orang bekerja lebih sedikit, tapi menghasilkan lebih banyak dan lebih aman secara finansial daripada yang lain. Ini hanya masalah mengetahui dari kuadran mana anda harus bekerja dan kapan. buku ini memberikan peta jalan menuju keberhasilan dan kebebasan finansial.

Manajemen Keuangan Internasional Edisi Keempat Jilid I

Seiring dengan makin terintegrasinya perdagangan internasional, pasar luar negeri semakin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Karenanya, pemahaman atas manajemen keuangan internasional menjadi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan.

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Standar Akuntansi Keuangan efektif per 1 Januari 2019 dan 2020

SAK efektif per 1 Januari 2018 secara umum mengacu ke IFRS efektif per 1 Januari 2017. Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 ini mencakup amandemen, penyesuaian tahunan dan pengaturan akuntansi baru hasil konvergensi IFRS yang telah disahkan DSAK IAI sepanjang tahun 2016 dan 2017. Standar yang berlaku efektif awal tahun ini dan memiliki relevansi tinggi dengan Indonesia salah satunya adalah penga…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

Manajemen keuangan

Buku I dan II. Judul asli : Fundamentals of financial management

Pemeriksaan keuangan negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

14 p. : il.6c27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Hukum keuangan negara

Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…

Paradoks rasionalitas : perluasan ruang lingkup keuangan negara dan implikasi…

Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia sampai sekarang ini menciptakan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan distribusi risiko yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in termins. Hasil penelitian menunjukkan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keua…

Pengelolaan keuangan desa

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Buku ini membahas tentang bagaimana mengelola keuangan desa (APBDesa).

Transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN

Transfer ke daerah bertujuan untuk membuka akses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Buku ini membahas berbagai hal tentang transfer ke daerah. Antara lain tentang gambaran global transfer ke daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu bagian khusus membahas dana desa.