Transisi dan Kandasnya Konsolidasi Demokratis Pasca-Soeharto

Demokrasi telah menjadi pilihan dan diadopsi banyak negara berkembang yang telah lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Sebagai alternatif, di luar sistem pemerintahan otoriter dipimpin rezim sipil dan militer, demokrasi telah dipilih sebagai solusi terbaik untuk membawa negara ke masa depan yang lebih baik. Secara rasional, demokrasi diadopsi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan y…

Dinamika hukum tata negara Indonesia

Hukum tata negara sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum selalu mengalami perkembangan dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan dibidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Pada saat Orde lama misalnya, kajian di bidang ketatanegaraan hanya terfokus pada persoalan-persoalan dibangunnya pondasi berdirinya republik ini, seperti konstitu…

Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah: telaah perbandingan k…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-456-169-X

Deskripsi Fisik

vii, 155 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-02-4

Deskripsi Fisik

178 Hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 IND - 342 IND k

Agama dan perubahan sosial

Agama bukanlah sesuatu yang bersifat subordinatif terhadap kenyataan sosial-ekonomis. Agama pada dasarnya bersifat independen, yang secara teoritis bisa terlibat dalam kaitan saling mempengaruhi dengan kenyataan sosial-ekonomis itu. Sebagai unit yang independen, maka bagi penganutnya, agama mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk menentukan pola perilaku manusia dan bentuk struktural sosial. D…

Akhir Pasar Bebas: Siapa Pemenang dalam Perang antara Negara dan Swasta?

Sejumlah pemerintah otoriter, yang tertarik untuk menikmati kedahsyatan ekonomi kapitalisme tetapi mengkhawatirkan pasar bebasnya yang tak terkendali, telah menemukan sesuatu yang baru: kapitalisme negara. Dalam sistem ini, pemerintah memanfaatkan pasar untuk menimbun kekayaan yang dapat digunakan sekehendak hati kalangan pejabat politik. Buku ini semacam panduan guna memahami kecenderungan be…

Lembaga peradilan tata usaha negara: suatu orientasi pengenalan

Buku ini berisi pengenalan lembaga peradilan tata usaha negara.

Ringkasan & telaahan hasil pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2017 atas lapo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi,270 hlm. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.43 RIN

Hak menguasai negara : dalam privatisasi BUMN

Pada bagian pertama buku ini analisis hukum tata negara dan administrasi ekonomi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan privatisasi, terutama dalam kaitannya dengan aspek penguasaan negara. Pada bagian kedua membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional, dipaparkan perjalanan sejarah dan tujuan pendirian BUMN, selanjutnya lebih detail pembahasan adalah mengenai pri…

Analisa terhadap opini BPK RI atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi,58 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.7232 ANA

De Meerderjarigheid van den Vermoedelijken Erfgenaam der Kroon

"Tulisan ini adalah sebuah tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan agar penulis ( D.A. van Limburg Stirum ) dapat meraih gelar Hoogeschool ( Sekolah Tinggi pada masa itu). Dalam tulisan ini diangkat mengenai garis keturunan kerajaan Belanda, secara konstitusional dan garis keturunan. Ia membahas mengenai Bapak Tanah Air Belanda seperti Willem van Oranje, Mauritz, dan lain-lain. Untuk mem…

Het Grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met de Tractaten met S…

Disertasi akademik untuk mendapatkan gelar Doktor di bidang Ilmu Negara di Rijksuniversiteit, Leiden. Penelitian ini dilatarbelakangi kesadaran khususnya tentang peraturan batas Wilayah Kolonial di Kepulauan Hindia dan hubungan wilayah yang luas dengan berbagai kekuatan. Penjelasan lengkap tentang wilayah itu, aturan perbatasan yang baik dan diakui sekaligus, meskipun telah hilang. Apa alasan u…

Hukum tata negara Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…

Pokok-pokok hukum Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-614-561-0

Deskripsi Fisik

150 hal.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 KOE p

Pelayanan publik dan e-government : sebuah teori dan konsep

Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…

Analisis Kebijakan tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 81 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

170 ANA

De Zes Regerings-Reglementen van Nederlndsch Indië van 1815, 1818, 1827, 183…

Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…

Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-69-8

Deskripsi Fisik

xvii, 301 Hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.157 ASS g

Pengantar hukum administrasi negara

Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…