Lembaga peradilan tata usaha negara: suatu orientasi pengenalan

Buku ini berisi pengenalan lembaga peradilan tata usaha negara.

Ringkasan & telaahan hasil pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2017 atas lapo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi,270 hlm. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

353.43 RIN

Hak menguasai negara : dalam privatisasi BUMN

Pada bagian pertama buku ini analisis hukum tata negara dan administrasi ekonomi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan privatisasi, terutama dalam kaitannya dengan aspek penguasaan negara. Pada bagian kedua membahas mengenai Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional, dipaparkan perjalanan sejarah dan tujuan pendirian BUMN, selanjutnya lebih detail pembahasan adalah mengenai pri…

Analisa terhadap opini BPK RI atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan p…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi,58 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.7232 ANA

Konstruksi Baru Kebebasan Beragama : Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil…

Sikap masyarakat terhadap kebebasan beragama di negeri ini bisa di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Hal ini bisa di deteksi dari sikap intelektual muslim atas fatwa MUI terhadap alirsan sesat. Sikap tersebut terbelah antara yang pro (eksklusif), kontra (inklusif-liberal), dan inklusif-moderat. Kelompok ekslusif berpandangan fatwa MUI tidak melanggar HAM, khususnya kebebasan beragama. HAM, b…

De Meerderjarigheid van den Vermoedelijken Erfgenaam der Kroon

"Tulisan ini adalah sebuah tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan agar penulis ( D.A. van Limburg Stirum ) dapat meraih gelar Hoogeschool ( Sekolah Tinggi pada masa itu). Dalam tulisan ini diangkat mengenai garis keturunan kerajaan Belanda, secara konstitusional dan garis keturunan. Ia membahas mengenai Bapak Tanah Air Belanda seperti Willem van Oranje, Mauritz, dan lain-lain. Untuk mem…

Het Grondgebied van Nederlandsch Oost-Indie in verband met de Tractaten met S…

Disertasi akademik untuk mendapatkan gelar Doktor di bidang Ilmu Negara di Rijksuniversiteit, Leiden. Penelitian ini dilatarbelakangi kesadaran khususnya tentang peraturan batas Wilayah Kolonial di Kepulauan Hindia dan hubungan wilayah yang luas dengan berbagai kekuatan. Penjelasan lengkap tentang wilayah itu, aturan perbatasan yang baik dan diakui sekaligus, meskipun telah hilang. Apa alasan u…

Hukum tata negara Indonesia

Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…

Pokok-pokok hukum Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-614-561-0

Deskripsi Fisik

150 hal.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 KOE p

Pelayanan publik dan e-government : sebuah teori dan konsep

Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…

Analisis Kebijakan tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 81 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

170 ANA

De Zes Regerings-Reglementen van Nederlndsch Indië van 1815, 1818, 1827, 183…

Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…

Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-69-8

Deskripsi Fisik

xvii, 301 Hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.157 ASS g

Pengantar hukum administrasi negara

Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…

Pemecahan Krisis Utang Global: Strategi dan Kontroversi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 233 hlm. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.36 BIN p

Utang Luar Negeri Indonesia: Argumen, Relevansi dan Implikasinya bagi Pembang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-360-6

Deskripsi Fisik

x, 194 hlm. : il ; 15.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.373.5 SUP u

Cessie, subrogatie, novatie, kompensatie, & percampuran hutang

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-414-171-2

Deskripsi Fisik

viii, 256 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 Sat c

Menuju Politik Anggaran Berbasis Kinerja: Catatan Satu Dekade UU Keuangan Negara

Buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai panduan awal tentang seluk beluk penganggaran bagi kandidat terpilih di DPR RI periode 2014-2019. Selain itu, juga untuk para pengambil kebijakan di Pemerintahan, terutama lead ministries sektor anggaran, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Meski kementerian lain sangat perlu pula menyimaknya. Dalam buku ini, Paramadina Public Policy Institute (PP…

Panduan praktis penyusunan laporan penilaian barang milik negara

Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian barang milik negara (BMN) khusus untuk objek penilaian tanah atau bangunan. Buku ini dilengkapi dengan contoh format laporan penilaian BMN sehingga mempermudah penilaian dalam penyusunan laporan penilaian BMN