Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktifitas dan efisiensi seluruh ekonomi perlu ditingkatkan lagi. sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. persero dimana negara memiliki sebagian atau seluruh sahamnya, sebagai salah satu bentuk usaha negara sebagaimana …
peraturan menteri dalam buku ini merupakan kumpulan dari peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Peraturan perpajakan yang dimaksud dihimpun terdiri dari peraturan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran direktur jenderal pajak yang di himpun dari…
Untuk merangsang dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian, penerbit mencoba menghimpun dan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah tingkat II, sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, buku ini yang berjudul "perangkat pendukung otonomi daerah" merupakan pelengkap dari penerbitan terdahulu yang …
"Edisi kesepuluh dari buku Undang-undang dengan julukan ""Rode Grondwet"" atau dalam bahasa Indonesia ""Konstitusi merah"" ini memasukkan perubahan yang dibuat pada hukum negara tertinggi Belanda pada tahun 1946 dan 1948. Fondasi sistem negara, yang tidak tersentuh sejak 1849, dibahas dalam buku konstitusi ini. Bab 14 baru Konstitusi tentang pembentukan masa depan tatanan hukum baru untuk wilay…
Buku De Belgische Grondwet ini adalah buku yang berisikan rangkaian lengkap Undang-undang yang ebrlaku di Belgia pada masa itu. buku cetakan ke-8 (delapan) ini selayaknya buku undang-ungang pada umumnya terdiri atas Bab, Pasal, dan Ayat yang mengatur hal-hal krusial di Belgia. Buku ini juga dilengkapi dengan indeks di beberapa halaman akhir buku untuk mempermudah pembaca menemukan apa yang dica…
KATA PENGANTAR PENULIS UNTUK EDISI PERTAMA Untuk kepentingan kursus asuransi yang diberikan di Institute ""Schoevers"", perlu disusun manual bagi siswa, karena pekerjaan yang ada di bidang ini menangani materi di satu sisi terlalu ketat secara hukum, di sisi lain terlalu terbatas. Pada bagian pertama ini penulis hanya membahas tentang Asas-Asas Umum, sedangkan pada bagian-bagian berikut pener…
Buku ini berisi tentang permasalahan Undang-Undang Kecelakaan sesuai dengan ketentuan internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan dan pemahaman mengenai undang-undang kecelakaan masih belum memadai. Fakta ini dapat dimaklumi apabila seseorang menganggap masalah ini bukan merupakan kekhawatiran utama untuk semua masyarakat di dunia. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah masuk akal…
sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …
dalam penjelasan pasal dalam undang undang ini. antara lain, dikemukan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Proinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang akan dit…
untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…
Buku ini berisi tentang undang-undang yang mengatur urusan dan tata laksana usaha jasa konstruksi dan berbagai keputusan menteri keuangan serta keputusan presiden yang juga berhubungan dengan pembagunan nasional.
buku ini berisikan Peraturan peraturan, keputusan presiden, keputusan menteri / peraturan menteri dan SE yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan yang dikeluarkan tahun 1984-995 serta tahun sebelumnya yang peraturannya masih relevan dengan maskud untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta petugas kesehatan khususnya, agar dalam menjalankan tugas melaksanakan kebijakan pemerintah, be…
buku ini pada awalnya merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengadan invetrarisasi dan analisa terhadap perundang undangan lalu lintas yang khususnya berlaku di wilayah DKI Jakarta. semula hasil penelitian tersebut hanya akan dipergunakan bagi stydi ilmiah di lingkungan fakultas hukum Universitas Tarumanegara, tetapi, setelah diadakan telah secra lebih medalam timbul ga…
Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.
Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …
Buku Ini Berisi Himpunan UU DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2013 yang membahas mengenai Keistimewaan DIY Yogyakarta,Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011, tentang veteran republik Indonesia, Tentang Industri Pertahanan, Perkoperasian, Pangan, dan sebagainya.
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan yang terdiri dari UU Nomor 18 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nom…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Anak dan Wanita yang terdiri dari UU RI Nomor 12 Tahun 20017; UU RI Nomr 17 Tahun 2016; UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU RI Nomor 9 Tahun 2012; UU RI Nomor 10 Tahun 2012’ UU RI Nomor 11 Tahun 2012; UU RI Nomor 21 Tahun 2007; UU RI Nomor 12 Tahun 2006; UU RI Nomor 23 Tahun 2004; UU RI Nomor 23 Tahun 2002; UU RI Nomor 39 Tahun 1999…