Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…
SAK efektif per 1 Januari 2018 secara umum mengacu ke IFRS efektif per 1 Januari 2017. Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 ini mencakup amandemen, penyesuaian tahunan dan pengaturan akuntansi baru hasil konvergensi IFRS yang telah disahkan DSAK IAI sepanjang tahun 2016 dan 2017. Standar yang berlaku efektif awal tahun ini dan memiliki relevansi tinggi dengan Indonesia salah satunya adalah penga…
Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.
Buku I dan II. Judul asli : Fundamentals of financial management
Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…
Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Secara prinsip hukum keuangan negara dan keuangan negara memiliki aspek hukum yang terkait dengan membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara. Dalam buku ini dibahas mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan hukum keuangan negara antara lain mengen…
Ruang lingkup keuangan negara di Indonesia sampai sekarang ini menciptakan paradoks rasionalitas dalam pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemeriksaan, dan distribusi risiko yang secara nalar hukum menimbulkan contradictio in termins. Hasil penelitian menunjukkan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keua…
Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Buku ini membahas tentang bagaimana mengelola keuangan desa (APBDesa).
Transfer ke daerah bertujuan untuk membuka akses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Buku ini membahas berbagai hal tentang transfer ke daerah. Antara lain tentang gambaran global transfer ke daerah dan dana desa, dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan satu bagian khusus membahas dana desa.