Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…
Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…
Buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai panduan awal tentang seluk beluk penganggaran bagi kandidat terpilih di DPR RI periode 2014-2019. Selain itu, juga untuk para pengambil kebijakan di Pemerintahan, terutama lead ministries sektor anggaran, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Meski kementerian lain sangat perlu pula menyimaknya. Dalam buku ini, Paramadina Public Policy Institute (PP…
Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian barang milik negara (BMN) khusus untuk objek penilaian tanah atau bangunan. Buku ini dilengkapi dengan contoh format laporan penilaian BMN sehingga mempermudah penilaian dalam penyusunan laporan penilaian BMN
Buku ini membahas sejarah parlemen tentang tindakan untuk merevisi hubungan finansial antara negara dan daerah. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang asli, Rancangan Undang-Undang (RUU) asli, dan penjelasan memorandum. Bagian kedua membahas gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang yang diubah, lapora…
Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…
"Buku ini merupakan catatan kuliah Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Negara adalah organisasi sosial (= pekerjaan), yang bertujuan untuk mengatur dan merawat masyarakat tertentu (misalnya Hindia Belanda) dengan otoritasnya. Organisasi adalah koneksi fungsi, pekerjaan permanen. Hukum konstitusional mempelajari aturan-aturan hukum yang mengungkapkan tugas dan wewenang sosial dari organisasi negar…
Buku ini merupakan laporan Komite Reformasi Sekolah Hukum Pribumi. Komite ini ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur tanggal 4 Januari 1919 No. 18. Pada laporan ini terdapat 4 bab pembahasan dan juga beberapa perbaikan terkait peraturan yang sudah ada. Bab 1 membahas tentang pembentukan dan kegiatan komite. Bab 2 berisi tentang sekolah hukum dan administrasi. Bab 3 menjelaskan tentang pendi…
Buku karya Mr. R. Kranenburg dengan judul ‘Supplement bij Het Nederlandsch Staatsrecht’ membahas tentang adanya penambahan pada hukum tata negara Belanda. Beberapa perubahan penting dalam hukum tata negara Belanda sejak kemunculan edisi ke-6 pada tahun 1946 dan 1947 mengharuskan adanya penambahan. Reformasi konstitusi 1948 menyebabkan hal ini terjadi: Pengunduran diri Ratu Wilhelmina, pembe…
Terbentuknya Hukum Tata Negara Hindia Belanda telah membuka peluang untuk memperluas ‘Beberapa Garis Besar Hukum Negara Hindia Belanda’, di mana saya harus menulis buku dengan judul yang diterbitkan pada tahun 1923. Bahwa karya baru ini juga bukan pesaing Hukum Tata Negara Hindia. Sesuai dengan pasal undang-undang yang seharusnya diketahui dan dikonsultasikan kembali oleh pembaca, atau mena…
Dengan stabilisasi nilai moneter, salah satunya berarti: stabilisasi harga. Nilai uang dinyatakan dalam harga, dan dalam arti sebaliknya, sehingga nilai uang tinggi berarti harga rendah, dan nilai uang rendah berarti harga tinggi. Inilah satu-satunya cara nilai uang memanifestasikan dirinya dalam masyarakat: dan satu-satunya alasan mengapa hal itu menarik minat orang. Uang dalam banyak hal tida…
"Buku ini berisi tentang Hukum Tata Negara Belanda. Penulis memiliki tujuan agar buku ini dapat menjadi buku pegangan di dalam dunia pendidikan hukum, baik untuk guru maupun pelajar. Oleh karena itu, seluruh materi mengenai Hukum Tata Negara Belanda dibahas dengan lugas dan dengan cara yang efektif. Untuk menjaga isi buku agar tetap praktis dan lengkap, penulis hanya berfokus pada inti dari Huk…
Buku ini merupakan jilid kedua dari HukumTata Negara Belanda dan juga merupakan edisi ke-3 hasil amendemen. Pada jilid ini terdapat banyak perubahan dan penambahan dibandingkan dengan jilid sebelumnya. Terdapat banyak perubahan pada hukum yang tertuang di buku ini, seperti perubahan hukum provinsi, Undang-Undang baru pada konstitusi Hindia-Belanda, rancangan-Kan untuk amendemen Undang-Undang Ko…