/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 180" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Negara\"'" ]
"Tulisan ini adalah sebuah tugas akhir yang diajukan sebagai persyaratan agar penulis ( D.A. van Limburg Stirum ) dapat meraih gelar Hoogeschool ( Sekolah Tinggi pada masa itu). Dalam tulisan ini diangkat mengenai garis keturunan kerajaan Belanda, secara konstitusional dan garis keturunan. Ia membahas mengenai Bapak Tanah Air Belanda seperti Willem van Oranje, Mauritz, dan lain-lain. Untuk mem…
Disertasi akademik untuk mendapatkan gelar Doktor di bidang Ilmu Negara di Rijksuniversiteit, Leiden. Penelitian ini dilatarbelakangi kesadaran khususnya tentang peraturan batas Wilayah Kolonial di Kepulauan Hindia dan hubungan wilayah yang luas dengan berbagai kekuatan. Penjelasan lengkap tentang wilayah itu, aturan perbatasan yang baik dan diakui sekaligus, meskipun telah hilang. Apa alasan u…
Buku ini terdiri dari 8 bab diantaranya membahas lingkup kajian HTN;sumber-sumber hukum tata negara;asas-asas hukum tata negara; sejarah ketatanegaraan Indonesia; lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; lembaga-lembaga independen;demokrasi di Indonesia; sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Buku ini merupakan ekspose komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan antara lain: Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia; Hukum tata negara Indonesia (hakikat, sumber, asas, dan sejarah); Konstitusi (konsep dasar, perubahan, dan pembuatan); Bentuk dan sistem peme…
Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…
Buku ini merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dari tahun 1815, 1818, 1827, 1830, 1836, dan1854. Kata Pengantar: “Tidak ada yang meragukan kebenaran bahwa pengetahuan tentang hukum sebelumnya merupakan hal yang berguna dan diperlukan untuk penjelasan dan pemahaman yang benar tentang hal-hal berikut yang akan datang. Kebenaran ini berlaku khususnya pada Per…
Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…
Buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai panduan awal tentang seluk beluk penganggaran bagi kandidat terpilih di DPR RI periode 2014-2019. Selain itu, juga untuk para pengambil kebijakan di Pemerintahan, terutama lead ministries sektor anggaran, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Meski kementerian lain sangat perlu pula menyimaknya. Dalam buku ini, Paramadina Public Policy Institute (PP…
Buku ini berisi tentang tata cara penyusunan laporan penilaian barang milik negara (BMN) khusus untuk objek penilaian tanah atau bangunan. Buku ini dilengkapi dengan contoh format laporan penilaian BMN sehingga mempermudah penilaian dalam penyusunan laporan penilaian BMN
Buku ini membahas sejarah parlemen tentang tindakan untuk merevisi hubungan finansial antara negara dan daerah. Buku ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang asli, Rancangan Undang-Undang (RUU) asli, dan penjelasan memorandum. Bagian kedua membahas gambaran singkat tentang sistem dalam konten undang-undang yang diubah, lapora…
Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…
"Buku ini merupakan catatan kuliah Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Negara adalah organisasi sosial (= pekerjaan), yang bertujuan untuk mengatur dan merawat masyarakat tertentu (misalnya Hindia Belanda) dengan otoritasnya. Organisasi adalah koneksi fungsi, pekerjaan permanen. Hukum konstitusional mempelajari aturan-aturan hukum yang mengungkapkan tugas dan wewenang sosial dari organisasi negar…
Buku ini merupakan laporan Komite Reformasi Sekolah Hukum Pribumi. Komite ini ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur tanggal 4 Januari 1919 No. 18. Pada laporan ini terdapat 4 bab pembahasan dan juga beberapa perbaikan terkait peraturan yang sudah ada. Bab 1 membahas tentang pembentukan dan kegiatan komite. Bab 2 berisi tentang sekolah hukum dan administrasi. Bab 3 menjelaskan tentang pendi…