Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Analisis RUU Tentang APBN No. 15/an. PKA/APBN/IX/2020 : Penguatan Transfer Ke…

Realisasi pada triwulan II 2020 yaitu sebesar Rp191,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,9 persen dari triwulan I 2020 (Rp.210,7 triliun) atau turun 4,3 persen dari triwulan II. penurunan ini merupakan tekanan yang berat sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. dalam menarik minat dan mempermudah peluang masuknya investasi serta mengurangi kehawatiran dari rendahnya tingkat kepercayaan inves…

Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …

Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…

Transfer ke daerah dalam APBN

Transfer dana ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer dana perimbangan meliputi transfer dana bagi hasil pajak;bagi hasil sumber daya alam;alokasi umum dan alokasi khusus. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian meliputi: transf…

Transfer ke daerah dalam APBN

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaks…

Pro poor budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan singkat atas beberapa …

Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

13/2005

Mengawal Target Pembangunan: Mengurangi Kemiskinan, Ketimpangan, dan Mencipta…

Buku ini merupakan hasil persidangan Komisi XI DPR RI untuk masa sidang II, III, IV tahun 2014 - 2015, dan masa sidang I, II tahun 2015 - 2016, yang isinya memberikan perhatian secara khusus pada usaha mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja, Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa usaha untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Disinilah sebenarnya …

Anggaran Kesehatan dalam APBN

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…

Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN TA.2017

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 5669, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terjadi (a) perubahan Rencana Kerja Peme…

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Dalam APBN

Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyususnan APBN, maka perkiraan proyeksi asumsi dasar ekonomi harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh karena itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang.

Nota Pendjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1963 d…

Disampaikan kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong pada tanggal 8 Djuli 1963

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1991/1992 rapat…

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan III tahun sidang 1991/1992 rapat ke 26-29 membicarakan tentang penyampaian pokok-pokok pikiran komisi APBN atas ruu tentang APBN 1992/1993 serta nota keuangannya dan laporan hasil rapat kerja/pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah mengenai RAPBN 1992/1993; dan pembicaraan tk.IV/pembicaraan keputusan atas RUU tentang usaha peras…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014Tentang Anggaran Pendapat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 259, Tambahan Lembaran Negara No. 5593, merupakan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. RKP tahun 2015 disusun berdasarkan tema “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan” dan sebagai penjabarannya, d…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014Tentang Pertanggungjawaba…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 247, Tambahan Lembaran Negara No. 5590, merupakan undang-undang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2013, yang mencakup unsur…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2014 tentang Perubahan Undang-…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2014 dalam Lembaran Negara No. 142, Tambahan Lembaran Negara No. 5547, merupakan undang-undang mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN 2014. Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dal…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 November 2013 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5462, merupakan undang-undang mengenai APBN tahun 2014,pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2014 diperkirakan mencapai sekitar 6,0%,terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok,Re…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 September 2013 dalam Lembaran Negara No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 5447, merupakan undang-undang mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2012,berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: (i) Laporan Realisasi APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (iv) Catatan atas Laporan Keua…