Menjawab Tanya Jabatan Fungsional : Panduan Memahami Peraturan Menteri Penday…

Buku Menjawab Tanya Jabatan Fungsional: Panduan Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disusun sebagai panduan praktis untuk memahami kebijakan jabatan fungsional dalam sistem manajemen aparatur sipil negara. Buku ini menguraikan ketentuan pokok, prinsip, dan mekanisme pengelolaan jabatan fungsional sebagaim…

Kajian akademik: hubungan pusat dan daerah

Kajian ini mengulas landasan konstitusional hubungan pusat–daerah, mekanisme pembagian kewenangan administratif dan fiskal, serta peran prinsip otonomi daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan layanan publik di berbagai wilayah. Analisis mencakup tinjauan undang-undang yang mengatur desentralisasi, tantangan implementasi otonomi daerah, serta evaluasi kebijakan transfer fiskal dan ko…

Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Versi Perpres No.16 Tahun 2018

Buku ini merupakan peagangan wajib untuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Indonesia baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layannan Umum, BUMN. Kecamatan. dan pedesaan, serta PPK pada sektor swasta pun dapat mengadopsi berbagai strategi yang ada pada buku ini. Menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki risiko pidana dan atau perdata yang cukup tinggi, se…

Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan dipelajari untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai berbagai pemikiran manajemen pemerintahan sebagai ilmu yang murni memiliki teoretisasi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Teori-teori yang ada terus dikembangkan hingga tercapai suatu kematangan bagi ajegnya ilmu manajemen pemerintahan. Pembahasan utama dalam manajemen pemerintahan adalah beberapa aspek yang meny…

Governansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Or…

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-623-01-3900-0

Deskripsi Fisik

xii, 144 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.35 Mar g

Hukum Administrasi negara : Konsep, fundamental, perkembangan kontemporer, da…

Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…

Praktik hukum acara dalam memutus perselisihan hasil pemilu dan pilkada

Salah satu semangat yang terkandung dalam UUD 1945, bahwa untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan). Pemilihan umum merupakan sarana de…

Analisis pembinaan organisasi

Buku ini membahas dinamika perkembangan organisasi publik sebagai respons terhadap perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, dan kompleksitas masalah yang dihadapi lembaga publik. Pertumbuhan pesat ilmu Administrasi Publik serta intervensi berbagai disiplin ilmu lain telah memperluas pendekatan dalam memahami organisasi dan kelembagaan. Dengan mengangkat perspektif perilaku birokrasi, buku ini …

Manajemen Publik dan Kebijakan Publik Era Good Governance: Teori, Isu dan Kom…

Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan komponen penting dari sektor publik. Manajemen publik yang efektif membantu memastikan bahwa organisasi publik dikelola dengan baik, sementara kebijakan publik yang baik membantu memastikan bahwa organisasi publik tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembuat kebijakan, manajer publik, dan warga negara bersama-sama harus memahami…

New Public Service: Democratic, Collaborative, and Trust

Buku New Public Service: Democratic, Collaborative, and Trust Reformasi sektor publik di negara-negara berkembang perlu adaptif terhadap perubahan global. Dengan menggunakan berbagai model manajemen publik kontemporer menempatkan kepentingan warga negara (citizen) sebagai jantung dari reformasi sektor publik. Dalam konteks inilah pendekatan layanan publik baru (New Public Service) menjadi pe…

Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan

Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan Buku Administrasi Negara berjudul Buku Menggali Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintahan merupakan karya Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus. Buku ini menguraikan secara mendalam terkait implementasi kebijakan, peran pemerintah dalam melaksanakan serangkaian tugas dan fungsi, serta kinerja pemerintah khususnya pada b…

Good governance & good corporate governance

Good governance adalah pengelolaan pemerintahan yang mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam prosesnya. Good governance memastikan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berfokus pada kepentingan publik. Sementara itu, good corporate governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pih…

Tindakan Melanggar Hukum Oleh Badan Pejabat Pemerintahan Negara

Dalam arti luas, pemerintah merujuk kepada individual atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengendalikan, mengatur atau memimpin suatu organisasi negara. Makna pemerintah ini tidak terbatas pada konteks politik saja, tetapi juga dapat merujuk pada berbagai bidang kehidupan lainnya. Perbuatan melanggar hukum oleh badan pejabat perintah merupakan tindakan yang dilakukan ole…

Diskresi di negara konstitusional

Buku Diskresi di Negara Konstitusional Perkembangan masyarakat di tengah arus globalisasi menuntut perubahan yang begitu cepat, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berubah sesuai dengan tuntutan zaman menuntut profesionalisme dan integritas dari pejabat pemerintahan sebagai lembaga pelayanan publik. Artinya, pejabat pemerintah dapat bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbai…

Hukum Kepegawaian ASN

Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah profesi. Ketika sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi, maka tentunya pekerjaan tersebut harus dibekali dengan kompetensi, sehingga pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dari profesi tersebut. Buku dengan judul Hukum Kepegawaian ASN ini mengupas tuntas mulai dari pengertian aparatur …

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan kerangka sistematis yang mampu menata satu maupun selebihnya lembaga publik dengan cara langsung dengan mengaitkan stakeholder dai lembaga non-pemerintahan pada tahapan deliberatif dan konsensus yang memiliki arah untuk menciptakan dan/atau menerapkan kebijakan publik, juga melakukan pengelolaan program serta aset publik. Dengan menerapkannya, suatu kegiatan y…

Manajemen dan budaya perpustakaan

Manajemen dan budaya perpustakaan adalah perpaduan yang saling mendukung. Manajemen diarahkan terhadap penerapan fungsi - fungsi dan tujuan manajemen pada semua jenis perpustakaan untuk menghasilkan pencapaian yang optimal terhadap tugas kepustakawanan termasuk kinerja perpustakaan. Budaya perpustakaan lebih fokus terhadap nilai - nilai (unsur budaya universal) yang dikembangkan dalam perpustak…

Manajemen Perpustakaan: Penerapan TQM dan CRM

Buku ini merupakan salah satu buku ajar yang ditujukan untuk menunjang perkuliahan di Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Selain itu, buku ajar ini membantu para mahasiswa untuk memahami konsep manajemen perpustakaan secara lebih komprehensif. Namun, ilmu ini juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa bidang lain yang berminat pada masalah aplikasi teori dalam konteks perpustakaan, para p…

Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya peng…

Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik

uku Governansi Digital dan Penerapan Teknologi Digital dalam Pelayanan Publik menggali esensi transformasi E-Government dan konsep Smart City dalam konteks governansi modern. Dari bab pertama hingga bab terakhir, buku ini membahas pola-pola governansi, konsep Open Government, serta pentingnya informasi dan CBIS dalam administrasi negara. Bab-bab selanjutnya memperkenalkan konsep database dan Bi…