Penghayat Kepercayaan : Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi

Perubahan paradigma perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan harus terwujud kepada seluruh penyelenggaraan negara agar terwujud pelayanan prima terutama dalam pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP dan pelaksanaannya karena akan berakibat bagi pelaksanaan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian. Buku ini berusaha membangun sika…

Menyusun Standard Operating Procedures Lembaga Pemerintah Berbasis Sistem Pen…

Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…

Birokrasi dan aparatur negara: teori dan isu isu kontemporer dalam sistem pem…

Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …

Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik

Buku ini ditulis sebagai buku tingkat lanjut (advanced), yang menggali materi bukan sebagai buku pengantar saja. Membahas antara lain mengenai Strategi Pemerintahan; Pemerintah, Strategi dan Kinerja; Komponen dan Proses; Tipologi Strategi, Pemangku Kepentingan, Kinerja Lembaga Negara dan Bab terakhir mengenai Membangun dan Mengelola BUMN/BUMD Sehat.

Mewujudkan Tertib Administrasi Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Melalui P…

Kondisi yang diharapkan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ke depan ialah terwujudnya administrasi hukum yang tertib, taat asas, profesional dan akuntabel dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menjadi sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut sangat diperlukan intervensi melalui upaya pembenahan ketata…

Pembangunan desa dan lembaga swadaya masyarakat

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 191 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

307 HAG p

Hukum Administrasi negara

Edisi

Cet. 9

ISBN/ISSN

979-450-046-1

Deskripsi Fisik

208 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.025 ATM h

Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

307 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SAP t

Dinamika politik otonomi daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 100 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 DIN

Otonomi daerah, demokrasi lokal dan clean government

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9511-6-3

Deskripsi Fisik

v, 94 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 IDA o

Pemerintahan daerah di Indonesia

2 eks

Peranan Pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah

2 Buku

Administrasi pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-041-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.8 RIG a

Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di In…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-262-190-4

Deskripsi Fisik

97 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 ARE d

Good e-government : transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3695-80-3

Deskripsi Fisik

xii, 272 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 AND g

Beberapa pemikiran tentang otonomi daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-455-001-9

Deskripsi Fisik

viii, 166 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 BEB

Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Buku ini mecoba untuk membantu masyarakat luas untuk dapat mengerti proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga ke penyelenggaraan Negara yang bebas KKN.

Otonomi daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-414-836-9

Deskripsi Fisik

viii, 80 Hal ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 DAR o

Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif

2 eks

Administrasi Kesehatan Masyarakat

Buku ini berisikan penyegaran literatur tentang kesehatan masyarakat dan berbagai aspek administrasi terbaru serta kebijakan praktis yang kini tengah berlangsung di Indonesia dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.